Apa Penyebab Korupsi di Indonesia Sulit Diberantas?

  • 30 Maret 2020 23:05 WITA
Males Baca?

MCWNews.com - OPINI | Korupsi adalah suatu tindakan yang sangat tidak terpuji dan tidak tidak hanya merugikan merugikan keuangan Negara, namun lebih dari itu, menciptakan kemiskinan, menciptakan pengangguran dan memicu tindakan kriminalitas, bahkan mengubur masa depan bangsa.

Korupsi adalah suatu tindakan penyimpangan norma sosial dan hukum yang dapat diancam sanksi oleh negara sebagai bentuk penyalahgunaan kedudukan (jabatan), kekuasaan, kesempatan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri dan atau kelompoknya yang melawan kepentingan bersama (masyarakat). 1)  

Mencermati maraknya korupsi di tanah air, rasa-rasanya Indonesia perlu introspeksi diri. Ada masalah apa sehingga korupsi tak kunjung berakhir. Apakah korupsi merupakan budaya yang susah hilang dan akan diwariskan kepada anak cucu generasi penerus bangsa ini.

Berbagai cara sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menghilangkan kebiasaan buruk korupsi. Namun tampaknya, hasilnya belum begitu memuaskan. Lalu, sebenarnya apa sih yang menyebabkan korupsi begitu sulit diberantas?

Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah “Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Dalam ilmu politik, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan dan administrasi, ekonomi atau politik, baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain, yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga meninmbulkan kerugian bagi masyarakat umum, perusahaan, atau pribadi lainnya.

Para ahli ekonomi menggunakan definisi yang lebih konkret. Korupsi didefinisikan sebagai pertukaran yang menguntungkan (antara prestasi dan kontraprestasi, imbalan materi atau non materi), yang terjadi secara diam-diam dan sukarela, yang melanggar norma-norma yang berlaku, dan setidaknya merupakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat dalam bidang umum dan swasta.

Bank Dunia (1997) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan wewenang penyelenggara negara untuk meraih keuntungan pribadi dan atau kelompoknya. Berdasarkan defisini ini, secara spesifik menyatakan bahwa korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai/penyelenggara negara.

Partisipasi masyarakat juga menjadi hal yang sangat menentukan dalam pemberantasan korupsi sebagai kontroil social. Masyarakat dituntut harus mampu untuk melihat dan menganalisis korupsi yang terjadi di sekitar mereka. Sehingga pemberantasan dilakukan lebih mudah. Masyarakat harus berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materill.

Berikut saran dalam pemberantasan korupsi di Indonesia

1. Membangun kompetensi, profesionalitas dan integritas dari pejabat Negara untuk tegas menolak korupsi dan memberi pelayanan maksimal.

2. Merevisi Undang-undang dengan saksi hukuman yang lebih berat bagi penyelenggara negara yang terlibat korupsi.

3. Mengintensifkan sosialisasi dan pelatihan bagi Pejabat Negara untuk meningkatkan kemampuan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar anti korupsi dalam memimpin, mengelola dan melaksanakan tugas jabatannya.

4. Menutup celah-celah dalam undang-undang korupsi

5. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam upaya melakukan pencegahan sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi melalui sosialisasi dan pendidikan,.

6. Pencatan ulang aset dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memantau sirkulasi aset yang dimiliki oleh Pejabat.

7. Mengefektifkan atau menguatkan fungsi monitoring dan supervisi terhadap lembaga penegak hukum lain dalam penanganan kasus korupsi.

Oleh Helex Wirawan, SI, SE, SH, MH

(Praktisi hukum dan pengacara)



TAGS :

Komentar