Terbukti Korupsi Dana APBDes, Mantan Bendahara Desa Divonis 13 Bulan

  • 06 Mei 2020 18:10 WITA
Males Baca?

MCWNews.com - DENPASAR | Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Denpasar pimpinan I Gede Rumega menjatuhkan vonis 13 bulan penjara kepada terdakwa kasus korupsi dana silpa APBDes  desa Dauh Puri Klod Ni Luh Putu Ariyaningsih pada sidang, Rabu (6/5/2020). 

Dalam sidang yang berlangsung secara telekonferens itu majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan terdakwa Ni Luh putu aryaningsih yang merupakan mantan bendahara desa dauh Puri Klod terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. 

Yaitu melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan dapat merugikan kerugian negara atau keuangan negara yang dilakukan secara berlanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo Pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999. Serta UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

"Menghukum terdakwa Ni Lu Putu Ariyaningsih dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 1 bulan, serta membayar denda Rp 50 juta subsider 2 bulan penjara," tegas hakim Rumega dalam putusannya di muka sidang. 

Majelis hakim dalam amar putusannya tidak membebankan  terdakwa untuk mengganti kerugian negara sebesar Rp.778.176.500 karena sebelum persidangan terdakwa sudah mengembalikan kerugian negara. 

Majelis hakim hanya memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Denpasar untuk segera mengembalikan kerugian negara yang dikembalikan oleh terdakwa ke kas desa Dauh Puri Klod. 

Atas putusan ini terdakwa melalui kuasa hukumnya langsung menyatakan menerima. Sedangkan jaksa I Kadek Wahyudi Ardika yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan masih menyatakan pikir-pikir.

Dengan berakhirnya sidang ini, bukan berarti pekerjaan tim penyidik Kejari Denpasar berakhir.  Sebab, tim penyidik Kejari Denpasar, harus mengungkap pelaku lain yang diduga turut serta melakukan tindak pidana korupsi tersebut.  

Apalagi dalam tuntutan jaksa terungkap, terdakwa melancarkan aksinya tidak sendirian. Dia diduga dibantu oleh saksi lain seperti Luh Made Cihna Kembar Dewi.

Dimana saat perkara ini terjadi, saksi Luh Made Cihna Kembar Dewi yang menjabat sebagai sekretaris Desa di desa Dauh Puri Klod disebut tidak pernah melakukan verifikasi terhadap pengajuan pencairan dana yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh I Gusti Made Wira Namiartha selaku kepala desa/Perbekel.

Atas dasar inilah, jaksa pun akhirnya menjerat terdakwa dengan Pasal 55. Namun sayang, hingga saat ini siapa yang akan menyusul terdakwa ke penjara belum juga ada kejelasan. Bahkan pihak kejaksaan belum juga menentukan siapa calon tersangka lain dalam kasus ini agar Pasal 55 tidak menjadi misteri. 

Sebagaimana dalam dakwaan jaksa sebelumnya menyatakan, terdakwa sebagai bendahara desa, bersama dua saksi lainnya yakni  I Gusti Made Wira Narmiata (Mantan Peberkel desa Duah Puri Klod), dan Ni Luh Made Kembar China Dewi (Sekdes Dauh Puri Klod) dan Putu  Wirawan selaku Kaur Keuangan desa, diduga mengelola keuangan desa secara tidak benar.

Selain tidak benar, dalam pengelolaan anggaran juga tidak berpedoman pada Peraturan  Mendagri Nom 113 Tahun 2014, tentang pengelolaan keuangan desa dan Peratura Wali Kota Denpasar  nomo 17 Tahun 2017 tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa  hingga memunculkan kerugian uang negara sebesar Rp 988  lebih.

Seperti diketahui awalnya  terdakwa Ariyaningsih kepada penyidik Kejari Denpasar, mengakui jika pembukuan keuangan di desa Dauh Puri Klod amburadul. Namun dia mengakui sudah mengembalikan sejumlah uang yang digunakannya untuk kepentingan pribadi. Sebesar 146 juta.

Terakhir, sebelum menjalani persidangan, suami terdakwa atas nama I Made Agus Wiragama, mendatangi Kejari Denpasar dan mengembalikan kerugian negara sebesar Rp. 778.176.500. (EL)



TAGS :

Komentar