Polda Papua Tindak Tegas Pelanggar Saat Masa Pembatasan Sosial

  • 15 Mei 2020 08:43 WITA
Males Baca?

MCWNEWS.COM, JAYAPURA – Pemerintah provinsi Papua telah memperpanjang masa tanggap darurat Covid-19 hingga 4 Juni. Penindakan terhadap pelanggar pembatasan sosial di Papua akan diterapkan mulai 18 Mei hingga 4 Juni 2020.

Sebagai tahap awal pemerintah akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat pada 17-18 Mei 2020.

"Sosialisasi ini akan berlangsung hingga tanggal 17 Mei 2020 dan tanggal 18 Mei akan dilakukan pembatasan-pembatasan di lima wilayah yang menjadi prioritas yang pertama kota Jayapura, Kabupaten Sentani, Kabupaten Keerom, Kabupaten Mimika dan kabupaten Nabire termasuk di Wamena yang saat ini menunjukkan indikasi adanya paparan positif Covid-19," kata Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Paulus Waterpauw usai mengikuti Rapat Evaluasi Rencana Implementasi dalam Penanganan Selama Pandemi Covid-19 Provinsi Papua, Kamis (14/5/2020).

Pihaknya juga meminta dukungan instansi terkait untuk turut menyuarakan hal ini lewat media, tempat ibadah yang mempunyai sarana untuk menyuarakan tentang rencana pembatasan tersebut.

"Mohon dukungan dari Kasdam, Satuan TNI Angkatan Darat dan udara dan para tokoh dan komunitas masyarakat untuk menyuarakan ini secara keseluruhan," imbuhnya.

Terkait distribusi sembako, Imbuh Paulus, pihaknya terlah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota hingga ketingkat kelurahan/desa untuk melakukan pengawasan

"Saya mohon dengan sangat cek dan ricek dengan pemerintah provinsi yang sudah berkolaborasi dengan pemerintah Kota dan Kabupaten dan terus-menerus turunkan ke jajaran paling bawah dalam hal ini kelurahan-kelurahan ataupun desa-desa yang akan mendistribusikan kepada masyarakat karena masih banyak warga masyarakat yang belum menerima bantuan dari pemerintah dan perlu pengawasan bersama oleh kita," imbuhnya.

Sedangkan untuk kebutuhan bahan pangan yang memang memerlukan angkutan tetapi sudah ada satuan tugas yang menangani yang mana ini adalah salah satunya dengan hubungan angkutan baik laut angkutan udara dan angkutan darat. 

"Melalui kesempatan ini kami mengajak teman-teman terkait untuk dapat cepat melakukan kajian-kajian dan analisa tentang pemanfaatan sarana angkutan sehingga bisa bersama-sama melakukan upaya-upaya cepat untuk mengantisipasi," jelas Paulus Waterpauw.

Sementara itu, terkait sanksi bagi warga yang melanggar, Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Musthofa Kamal mengatakan Polisi akan melakukan tindakan tegas bagi warga yang tidak mematuhi kebijakan pembatasan sosial selama pandemi Corona.

Kamal mengatakan, polisi masih mengedepankan tindakan humanis dan persuasif sebelum menindak warga yang masih nekat berkerumun di tengah wabah virus Corona. Tetapi bagi warga yang tidak menuruti atau melawan petugas imbauan saat memberikan imbauan, maka bisa dijerat dengan pasal 212 KHUP, 216 KUHP dan Pasal 218 KUHP.

"Pasal 212 KUHP berbunyi: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500," kata Kamal.

Sementara Pasal 216 KUHP ayat (1) berbunyi: Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000.

Sedangkan, Pasal 218 KUHP menyebutkan: Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000.

"Hasil rapat koordinasi pada Senin (11/5) lalu telah disepakati bahwa 3 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Keerom, Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura untuk diterapkan pembatasan aktivitas dari pukul 14.00-06.00 wit. Hari ini Kamis (14/5) telah dilakukan sosialisasi dan penempelan stiker di tempat-tempat umum dan kendaraan umum sebagai bentuk imbauan kepada warga sehingga pada saat waktu yang telah ditentukan nanti warga tidak kebingungan dengan langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah tersebut," jelas Kamal.(Nur)



TAGS :

Komentar