KPK Panggil Kacab PT. PP Terkait Kasus Korupsi RS Unair

  • 15 Desember 2016 04:08 WITA
Males Baca? MCW News - Jakarta | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akan memanggil Kepala Cabang (Kacab) II PT. Pembangunan Perumahan (PT. PP) Iswanto Amperawan, dan akan diperiksa sebagai saksi, dalam kasus korupsi pembangunan Rumah Sakit (RS) Universitas Airlangga (Unair)   Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, Kamis, 15 Desember 2016, mengatakan, “Iswanto Amperawan, Kepala Cabang II PT. Pembangunan Perumahan (PT. PP) akan diperiksa sebagai saksi atas tersangka Fasichul Lisan, mantan Rektor Universitas Airlangga (Unair)   Periode Tahun 2006 - 2015   Fasichul Lisan, telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka, pada 30 Maret 2016 lalu, dalam kasus ini, Fasichul selaku Rektor Unair, sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), diduga telah menyalahgunakan wewenang, untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain, KPK menduga tindak pidana korupsi tersebut, dilakukan pada proyek pembangunan Rumah Sakit Unair, bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2007 - 2010, dan peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Unair, dari dana DIPA Tahun 2009 lalu   Total nilai proyek ini RS Unair tersebut, senilai Rp 300 miliar, dan diduga telah terjadi korupsi, sehingga keuangan negara mengalami kerugian sebesar Rp 85 miliar, atas perbuatannya, Fasichul Lisan telah melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan  Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,  juncto Pasal 55 Ayat 1 juncto Pasal 6 Ayat 1 KUHP   Sebelumnya, KPK juga telah menetapkan status tersangka terhadap 2 (dua) orang lainnya, yaitu mantan Kepala Badan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM (PPSDM) Kementerian Kesehatan, dr Bambang Giatno Raharjo, dan Manajer Marketing PT. Anugerah Nusantara, Minarsih   Bambang Giatno, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 atau Pasal 12 huruf a atau b dan Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP Sementara itu, Minarsih dianggap telah melanggar Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999, Sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1  KUHP, dan akan diberikan sanksi hukuman, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, “ujar Febri. (timmcwnews)


TAGS :

Komentar