KPK Tetapkan PPK Kemenag Tersangka Korupsi Laboratorium

  • 17 Desember 2019 05:49 WITA
Males Baca?
MCWNews.com - JAKARTA | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka baru, yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Ditjen Pendidikan Kementerian Agama (Kemenag) Undang Sumantri (USM) dalam pengembangan perkara korupsi pengadaan barang/jasa di Kemenag Tahun 2011.

"Setelah munculnya sejumlah fakta tentang dugaan keterlibatan pihak lain, KPK membuka penyelidikan baru.

KPK kemudian menemukan bukti permulaan yang cukup dan meningkatkan perkara ke penyidikan," ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Senin (17/12/2019) malam.

Kasus tersebut terkait tindak pidana korupsi pengadaan peralatan laboratorium komputer untuk Madrasah Tsanawiyah dan pengadaan pengembangan sistem komunikasi dan media pembelajaran terintegrasi untuk jenjang Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Tahun 2011.

"Dalam penyidikan tersebut KPK menetapkan USM, PPK di lingkungan Ditjen Pendis Kemenag, sebagai tersangka," ucap Syarif.

KPK mengidentifikasi adanya dugaan aliran dana sekitar Rp10,2 miliar pada sejumlah politikus dan penyelenggara negara terkait korupsi pengadaan barang/jasa di Kemenag Tahun 2011.

"Rp5,04 miliar terkait dengan peralatan laboratorium komputer untuk Madrasah Tsanawiyah dan Rp5,2 miliar dalam pengadaan pengembangan sistem komunikasi dan media pembelajaran terintegrasi untuk jenjang Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah," imbuh Syarif.

Sebelumnya, lanjut Syarif, anggota Badan Anggaran DPR RI periode 2009-2014 Dzulkarnaen Djabar telah divonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan barang/jasa di Kementerian Agama Tahun 2011 tersebut.

"Selain itu, Dendy Prasetia yang merupakan anak Dzulkarnaen Djabar, selaku rekanan Kementrian Agama divonis penjara dalam kasus yang sama," tuturnya.

Ia menjelaskan, Zulkarnaen Djabar bersama-sama Dendy dan Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq telah mempengaruhi pejabat di Kementerian Agama untuk memenangkan PT BKM sebagai pelaksana proyek pengadaan laboratorium komputer Madrasah Tsanawiyah pada Tahun Anggaran 2011.

"Atas perbuatannya membantu memuluskan pemenangan PT BKM ketiganya menerima aliran dana terkait proyek," ungkap Syarif.

Tersangka Undang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(timmcwnews)


TAGS :

Komentar