KPK Ingatkan Kepala Daerah dan DPRD Tak Bagi - Bagi Proyek

  • 23 Januari 2020 15:51 WITA
Firli Bahuri (kanan) bersama Gubernur Nurdin Abdullah saat mengunjungi kantor Gubernur Sulsel.
Males Baca?

MCWNews.com - MAKASSAR | Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan kepala daerah dan anggota DPRD di Sulawesi Selatan untuk tidak melakukan bagi-bagi proyek hasil proyek kiriman (pokir) saat pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).

"Kalau untuk menetapkan RAPBD tinggal beralasan sajalah bupati, wali kota. Bagaimana kita bisa mengusulkan APBD ini supaya lebih percepatan pembangunan, lebih percepatan peningkatan ekonomi, lebih percepatan menurunkan kemiskinan, lebih percepatan penurunan pengangguran, lebih percepatan menaikkan indeks pembangunan manusia, dan lebih menurunkan angka ketimpangan pembangunan," kata Ketua KPK Firli Bahuri saat memberikan materi Penguatan Pencegahan Korupsi kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Sulsel di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Kamis (23/1/2020).

Firli juga meminta para kepala daerah dan anggota DPRD untuk tidak membuat politik gaduh khususnya saat pembahasan RAPBD. Untuk itu kepala daerah harus memiliki alasan yang kuat dalam menyusun RAPBD.

Ia menambahkan, tujuan penyusunan RAPBD tersebut harus dikawal dengan baik oleh anggota DPRD sebagai lembaga legislatif. Saat inilah, Firli mengingatkan para pejabat Sulsel untuk tak bagi-bagi proyek.

"Jangan bagi-bagi kue dalam bentuk pokir. Ada lagi (contoh di daerah lain) ini ketuk palu ini dia bilang, 'Aku nggak ketok kalau belum setuju, perasaan kita belum sepakat'. Perasaan itu kesepakatan, ngomong-ngomong belum setuju ini dan sampai hari ini ada provinsi yang belum ketuk palu APBD 2020, saya akan turun tangan itu," kata Firli.

Turut hadir dalam pertemuan itu, . Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika, hingga para bupati se-Sulsel.(*)



TAGS :

Komentar