Terkait Dana Desa, LSM LP-KPK Torut Sorot Kinerja Inspektorat

Jumat, 08 September 2017 | 16:20 WITA

Terkait Dana Desa, LSM LP-KPK Torut Sorot Kinerja Inspektorat

MCW News, Toraja Utara | Lembaga Swadaya Masyarakata (LSM) kembali menyorot pelaksanaan penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) di 111 Lembang (Desa) pada 21 Kecamatan se Toraja Utara.

Salah satu LSM yang melakukan Investigasi dan monitoring penggunaan dan pelaksanaan anggaran desa yakni LSM LP-KPK Toraja Utara. Sekretaris LSM LP-KPK Toraja Utara, Widian mengatakan bahwa menemukan banyak pelanggaran yang di lakukan oleh kepala Lembang (desa) dalam penggunaan Anggaran Desa khususnya pada penggunaan pelaksanaan pekerjaan Infrastruktur jalan rabat beton, yang mana pekerjaannya di temukan banyak kerusakan dan hancur.

"Padahal pekerjaan Rabat Beton yang di kerjakan baru beberapa hulan sudah banyak yang rusak. Ini di sebabkan kurang nya pengawasan yang di lakukan oleh Pendamping Desa dan Inspektorat Kabupaten Toraja Utara, ungkap Widian.

"Ditambahkan Widian bahwa penggunaan dana desa yang di laksanakan oleh kepala lembang (Desa) tidak transparan dan tidak melibatkan para kepala Dusun yang ada di lembangnya. Entah kenapa, para kepala Lembang (Desa) tidak mau melibatkan kepala dusunnya, padahal kepala dusun merupakan bagian dari aparat lembang.

Salah satu contoh ketidak terbukaan/transparansi kepala lembang dengan tidak memasang Papan Informasi tentang rincian dana desa. Ada yang memasang tetapi tidak menyusun secara rinci kegiatan yang di biayai oleh ADD, hanya poin-poin tertentu saja yang di tampilkan melalui papan informasi di Kantor lembang, ujar Widian.

Untuk itu kami dari LSM LP-KPK menyorot kinerja Inspektorat Kabupaten dan Instansi terkait yakni Badan Pemberdayaan Masyarakat Lembang (BPMPL) yang membawahi Lembang. Bisa di bayangkan anggaran Desa yang di kelola oleh Kepala Lembang (Desa) sangat fantastis sampai mencapai miliaran rupiah, dan ini sudah masuk tahun ketiga, jelas Widian.

"Bahkan para Kepala Lembang (Desa) sudah mengikuti sosialisasi penggunaan Anggaran Dana Desa yang di selenggarakan oleh Kejaksaan Negeri Makale dan TP4D pada bulan Agustus lalu di ruang pertemuan Kejaksaan Negeri Makale dan dihadiri Langsung Kepala Inspektorat Toraja Utara dan Kepala Bidang dari BPMPL Toraja Utara. Tetapi sangat di sesalkan para kepala lembang masih banyak yang mengabaikan sosialiasi yang di selenggarakan oleh Kejaksaan Negeri Makale dan TP4D.

LSM LP-KPK Toraja Utara berharap kepada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam hal ini Bupati Toraja Utara, Kalatiku Paembonan agar lebih tegas menyampaikan kepada para Kepala Lembang (Desa) agar betul-betul menggunakan Anggaran Alokasi Dana Desa. Secara khusus kepada Inspektorat Kabupaten Toraja Utara dan BPMPL Kabupaten Toraja Utara untuk terus melakukan pengawasan dan monitoring ke Lembang-Lembang," tegas Widian (timmcwnews)


Jumat, 08 September 2017 16:20


TAGS:




Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya:

 

+