Ketua DPRD Kendal Nilai Proyek PL Jembatan Kaliputih Langgar Aturan

Senin, 09 Oktober 2017 | 20:54 WITA

Ketua DPRD Kendal Nilai Proyek PL Jembatan Kaliputih Langgar Aturan

Ketua DPRD Kendal, H. Prapto Utono, S.Sos

MCW News, Kendal | Hasil temuan para aktivis LSM  telah dilakukan penyelidikan oleh Pihak Reskrim Polres Kendal, kini giliran DPRD Kendal yang menilai Proyek Penunjukan Langsung (PL) atas Pembangunan Jembatan Kaliputih Singorojo yang menguras uang rakyat Rp 2 Miliar Tahun 2017, diduga telah menyalahi Undang-Undang

 

Hal ini sebagaimana disampaikan Ketua DPRD Kendal, Prapto Utono yang menjelaskan sesuai Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya 70 Tahun 2012 bahwa apabila dalam pelelangan ulang pesertanya kurang dari 3 (tiga), maka proses pelelangan dilanjutkan dengan melakukan negosiasi harga, dalam hal peserta yang memasukan penawaran hanya 2 (dua)

 

"Kemudian proses pelelangan dilanjutkan seperti proses Penunjukan Langsung (PL) dalam hal peserta yang memasukan penawaran hanya 1 (satu) rekanan," ujar Prapto kepada MCW News

 

Sedangkan dalam kasus ini, klausulnya terjadi kalau masih ada peserta yang memenuhi syarat (1 atau 2 peserta), kemudian bagaimana kalau ternyata tidak ada peserta yang memenuhi syarat atau tidak ada penyedia yang memasukan dokumen penawaran sama sekali

 

Dalam Perka LKPP tentang Juknis Perpres 70 Tahun 2012 ada pasal yang berbunyi, dalam hal Pelelangan ulang gagal, maka Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung berdasarkan persetujuan PA, dengan tetap memperhatikan prinsip efisisensi, efektivitas, dan akuntabilitas, dengan ketentuan hasil pekerjaan tidak dapat ditunda, karena menyangkut kepentingan /keselamatan masyarakat, dan tidak cukup waktu untuk melakukan proses Pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan

 

PA atau KPA dapat mengusulkan perubahan alokasi dananya (revisi anggaran) untuk pekerjaan lain. Sehingga dari pasal diatas dapat disimpulkan tidak ada Opsi Penunjukan Langsung apabila setelah gagal pada pelelangan ulang, tetapi dilakukan pengembalian anggaran, perubahan alokasi dana untuk pekerjaan lain atau wajib pelelangan kembali dengan mengkaji penyebab pelelangan ulang gagal.

 

Menurut Kepala  Kejaksaan Negeri Kendal, Yudi saat dikonfirmasi, justru menyangkal jika pihaknya memberikan fatwa atas proyek PL tersebut, “Bukan Fatwa, tapi semacam LO. Itu pun pelaksanaannya dikembalikan kepada PA nya. “ujarnya kepada MCW News, Senin (9/10)

 

Sementara itu Plt Kepala Binamarga Kendal, Winarno saat dikonfirmasi via telpon oleh MCW News terkait adanya perintah langsung untuk pengerjaan proyek penunjukan langsung ( PL) tetap "bungkam" hingga berita ini ditayangkan.  (Lendra)


Senin, 09 Oktober 2017 | 20:54 WITA


TAGS:




Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya:

 

+