Penolakan Event WIFT Berlanjut Di Kediaman Gubernur Malut

Kamis, 12 Oktober 2017 | 15:59 WITA

Penolakan Event WIFT Berlanjut Di Kediaman Gubernur Malut

Gubernur Maluku Utara, Kiyai Abdul Gani Kasuba, Lc

MCW News, Ternate | Puluhan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Maluku Utara melakukan demonstrasi penolakan kegiatan event Widi International Feshing Turnamen (WIFT) yang akan dilaksanakan pada tanggal 25-29 Oktober 2017 mendatang, berlanjut penolakan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda siang tadi berlangsung di rumah dinas Gubernur Malut Kiyai Abdul Gani Kasuba yang berada di jalan Kapita Patumura, Kel. Kalumpang Kota Ternate, Kamis (12/10).

Mereka menganggap Gubernur telah membohongi masyarakat Maluku Utara yang tidak menjalankan amanat Peraturan Pemerintah tahun 2007 terkait penetapan Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dengan melaksanakan event WIFT.

“Pemerintah Maluku Utara harus fokus pada perencanan ruang laut lewat RZWP3K yang memuat pengalokasian ruang dalam hal pemanfaatan umum, kawasan konservasi dan kawasan strategi national untuk menopang kebijakan Jokowi-JK terkait menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Arah kebijakan ini inti agar masyarakat dapat memanfaatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil demi menopang pertumbuhan ekonomi maupun menjaga ekologi,” ungkap Korlap Muhammad Saifudin saat berorasi.

Dia melanjutkan, WIFT merupakan sebuah penistaan terhadap lebel kiyainya Gubernur Malut, karna sudah menjadi rahasia public, jika utang Rp. 420 miliar milik Pemprov menjadi modus perampokan APBD Malut. Kini ditambah lagi dengan persoalan utang baru sebesar Rp. 123 miliar yang belum disahkan pada APBD-P 2017.

“DPRD Malut agar tidak mengakomodir usulan anggaran dalam bentuk apapun untuk kegiatan siluman yang dialokasikan ke WIFT yang berlangsung di Kab. Halmahera Selatan beberapa hari kedepan,” harapanya.

"Kami putra daerah Gane Timur dan semua warga Malut tidak mau uang kami dijadikan sebagai kegiatan yang tidak meningkatkan kesejatraan umum dan melahirkan beban berkepanjangan bagi anak daerah. Makanya kami minta gubernur menghentikan event WIFT tersebut," tambah saifudin.

Sementara itu, Maskur J. Hi. Latif saat berorasi menegaskan, Dinas Pariwisata dan Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Utara hanya bermimpi bisa mewujutkan multi efek bagi masyarakat dalam event WIFT. Akan tetapi sosialisasi kepada masyarakat mengenai event WIFT pun tidak dilakukan. Selain itu juga kehadiran Presiden hanya akan menguras APBD Malut pula.

“Jika tidak ada sosialisasi bagimana mungkin event WIFT bisa berdampak pada multi efek ekonomi, SKPD terkait dan Gubernur hanya bermimpi namun memiliki otak kecil. Sikap tegas kami adalah menolak kehadiran Presiden Joko Widodo untuk menghadiri event WIFT. Apalagi Malut tidak memiliki RZWP3K sementara isyarat untuk mendorong visi Jokowi-JK untuk menjadikan Indonesia sebagai poros Maritim dunia,” ungkap Maskur mantan Ketua Cabang GMNI Ternate itu.

Dalam pantauan MCW News, setelah bergantian berorasi di kediaman Gubernur Malut selama 3 jam, masa aksi kemudian membubarkan diri secara tertip. 

(IM)


Kamis, 12 Oktober 2017 | 15:59 WITA


TAGS:




Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya:

 

+