Polda Malut Diminta Pantau Proyek Rusun Kementerian PUPR

Kamis, 12 Oktober 2017 | 16:38 WITA

Polda Malut Diminta Pantau Proyek Rusun Kementerian PUPR

MCW News, Ternate | Paket Proyek Rumah Susun Sewa (lanjutan) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Direktorat Penyediaan Perumahan yang berada di Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara yang dikerjakan oleh PT. Prima Konstruksi kini belum rampung.

 

Proses pekerjaan proyek yang memiliki waktu kalender 150 hari kerja dengan tanggal kontrak 27 Oktober 2017 tersebut sudah mengalami keterlambatan waktu pelaksanaanya. Adapun adendum waktu yang akan diberikan kepada perusahan namun, proyek rusun milik Satuan Kerja (Satker) Penyediaan Perumahan Provisni Maluku Utara selalu saja mengalami keterlambatan.

 

Hal ini disampaikan oleh Direktur LSM Mitra Public kepada MCW News, di Cafe Upay, Kel. Falajawa Dua Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, Kamis (12/10).

 

Menurutnya, Proyek Rusun Sewa (lanjutan)  (Rusun 17-07) yang bernomor kontrak KU. 08.08/PPK-W3/SATKER-PP/RUSUN 17-07/16 dengan nilai kontrak Rp.26.689.964.400,- tidak begitu sulit dikerjakan karna berada pada daerah yang masih kaya akan kebutuhan material.

 

“Jika dilihat dari aspek geografis, Kabupaten Halbar masih sanggup memenuhi kebutuhan material. mengapa kebutuhan material diambil dari Surabaya. Dugaan kami ada mafia dibalik ini semua. karna keterlambatan ini bukan hanya salah satu proyek saja, sehingga bisa dimakluma. akan tetapi hampir semua proyek perumahan dari Kementrian PUPR bermasaalah pada aspek yang sama. di antaranya proyek Rusun I milik SNVT Wilayah Malut di Kel. Gamalama yang juga mengalami keterlambatan waktu kerja, dan masih banyak lagi di Maluku Utara.” ungkapnya.

 

Isra Latif melanjutkan, kami sudah melakukan investigasi secara diam-diam dibeberapa proyek dari Direktorat Penyediaan Perumahan Kementrian PUPR di Malut, ternyata banyak sekali masaalah yang ditutupi dan luput dari jangkauan masyarakat, ini yang jadi soal juga.

 

“Dari hasil investigasi proyek Rusun di Kab. Halbar dan proyek rusun yang lain, kami menemukan beberapa hal yang ganjal. Pertama, material proyek rata-rata diambil dari Surabaya. Kedua, semua proyek ditangani oleh kontraktor national sehingga problem lapangan mereka tidak tauh karna kontraktor tidak melakukan pengawalan langsung, bahkan tidak pernah ke Malut.” jelas Isra.

 

Mitra Public menambahkan, “Persoalan seperti ini sulit disuarakan oleh OKP-OKP yang ada diternate karna biasanya mereka di intimidasi dengan preman selama ini. untuk itu, kami meminta kepada Kapolda Malut  Brigjen Pol. Achmad Juri agar segra membentuk tim investigasi agar menelusuri persoalan ini. apabila dari hasil investigasi kami pun rampung dan mengindikasikan kerugian negara atau dugaan yang lain maka kami langsung melaporkan ke KPK RI.”

 

Ketika upaya konfirmasi dilakukan MCW News kepada Kasatker Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku Utara Sahdin H Husen untuk memintai tanggapan, sampai berita ini ditayangkan tidak ada respon

(IM)


Kamis, 12 Oktober 2017 | 16:38 WITA


TAGS:




Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya:

 

+