Temuan Pengadaan Alkes Di Kabupaten Halbar Tak Tersentuh Hukum

Senin, 16 Oktober 2017 | 16:57 WITA

Temuan Pengadaan Alkes Di Kabupaten Halbar Tak Tersentuh Hukum

Ilustrasi

MCWNews.com - Ternate | Pengadaan Alat Kesehatan dilingkup Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Pemkab Halbar dengan menggunakan DAK tambahan tahun 2015 menuai pertanyaan hukum. Pasalnya, pengadaan Alkes untuk pemenuhan kebutuhan kekurangan pelayanan kesehatan di RSUD dan Puskesmas bagi masyarakat Halbar menjadi lahan mafia proyek yang terindikasi merugikan keuangan daerah.

 

Berdasarkan hasil audit BPK Perwakilan Malut atas LKPD Pemkab Halbar No. 20.A/LHP/XIX.TER/2016 tertanggal 9 Juni 2016, terdapat kemahalan pada harga pengadaan Alat Kesehatan sehingga ada temuan kerugian daerah sebesar Rp 1.055.550,394,34. Melalui rekanan PT. Tsuraya Cipta Utama dengan nomor kontrak 445/35/PPK/KONT-DAK-TAMBAHAN/DK-HB/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015.

 

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur LSM Mitra Public Isra Latif saat ditemui oleh MCWNews.com di Cafe Upay, Kelurahan Falajawa dua Kota Ternate, Senin (16/10).

 

Menurutnya, proses perencanaan pengadaan Alkes pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat terindikasi diatur oleh satu pihak penyedia barang dan jasa yang dianggap bertentangan pada regulasi dan mekanisme yang berlaku.

 

“Banyak kejanggalan dalam dugaan kasus ini, dari proses pengadaannya saja ULP yang di atur hanya satu penyedia saja. Kiranya dari sumber audit BPK Perwakilan Malut sudah jelas disitu. namun mengapa hingga 2017 tidak ada Supremasi Hukum yang menyorotinya.” kesal Isra. 

 

Isra Latif melanjutkan, proses perhituangan HPS juga tidak sesuai dengan ketentuan, dan ini termuat juga dalam hasil audit. Kiranya pelayanan dasar bagi masyarakat harus didukung dengan berbagai fasilitas yang memadai, jangan jadikan ruang itu sebagai ruang korupsi. 

 

“Proses Pelelangan terindikasi diatur untuk memenangkan satu pihak saja, kemudian dokumen penawaran peserta lelang memiliki kesamaan format sehingga hal ini semacam ada konspirasi dan korporasi untuk memperkaya diri sendiri sesuai UU No 21 tahun 2000 tentang perubahan UU No 31 tahun 1999 tentang TIPIKOR dalam pasal 4 yang berbunyi bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.”

 

Isra Latif menambahkan, “Selain beberapa masalah itu, PPK juga tidak melakukan survei harga pada distributor utama Alat Kesehatan, karna itu hal penting dalam pengadaan juga. Jadi kami pikir aturan sudah jelas, untuk itu kami berharap agar pihak Kejari Ternate melalui Kecabjari Pemkab Halbar harus segera mengusut tuntas kasus ini. Dan kami pun akan berupaya mengawal kasus ini hingga ada penetapan tersangka nanti, "ungkap Isra.

 

(IM)


Senin, 16 Oktober 2017 16:57


TAGS:




Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya:

 

+