DPRD Teluk Bintuni, Perjuangkan 145 Kampung, Agar Teregistrasi Pada Lembaran Negara

Senin, 16 Oktober 2017 | 22:27 WITA

DPRD Teluk Bintuni, Perjuangkan 145 Kampung, Agar Teregistrasi Pada Lembaran Negara

Dantopan Sarungallo, ST Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Teluk Bintuni

MCWNews.com - Bintuni | Sebagai wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Teluk Bintuni, tetap berkomitmen untuk memperjuangan kesejahteraan seluruh masyarakat di Kabupaten Bintuni, khususnya terkait Bantuan Dana Kampung dari Pemerintah Pusat untuk 260 Kampung yang ada di Kabupaten Bintuni - Provinsi Papua Barat

 

Saat menerima MCW News dikediamannya, Senin, (16/10) Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bintuni, Dantopan Sarungallo, ST, yang akrab disapa Topan, mengatakan dari total 260 kampung yang ada di wilayah Kabupaten Bintuni, baru 115 kampung yang sudah teregistrasi di Lembaran Negara, sisanya 145 kampung lagi sedang diupayakan agar teregistrasi juga

 

"Dana bantuan kampung tersebut, sangat diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Teluk Bintuni, terlebih bagi kampung yang terpencil, yang hanya dapat ditempuh lewat jalur udara, seperti Distrik Moskona Timur, Distrik Moskona Barat dan Distrik Merdey, serta distrik lainnya yang sangat sulit dijangkau, sebab untuk mengirim pasokan makanan dan berbagai kebutuhan pokok lainnya, harus menyewa pesawat kecil atau helikopter dengan biaya Rp 28 juta sampai 30 juta sekali terbang, "ungkap Topan

 

Ditambahkan Topan, saat ini kondisi jalan dari Manokwari sampai ke Bintuni, diperkirakan masih ada 36 kilometer lagi yang belum diaspal, dan kondisinya masih rusak parah, sehingga cukup menghambat transportasi masyarakat yang akan melalui jalur darat, sehingga sangat diharapkan dapat dibangun pelabuhan laut, agar dapat meningkatkan perekonomian warga setempat, dan hingga kini masih menunggu hasil pengkajian dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kehutanan, karena pembangunan pelabuhan tersebut, harus melewati hutan cagar alam sepanjang 8 kilometer, "katanya

 

Disamping itu, Teluk Bintuni sangat membutuhkan bantuan dan perhatian khusus dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), karenaTeluk Bintuni masuk dalam zona reziko bencana alam, banjir bandang, dan longsor yang mengakibatkan jembatan terputus

 

"Pemkab Bintuni sudah berkirim surat ke BNPB di Jakarta, sekitar Desember 2016 lalu, namun hingga kini belum ada tanggapan dari pihak BNPB maupun Pemerintah Pusat, padahal menurut informasi di BNPB ada dana tanggap darurat bencana siap pakai, harapan masyarakat Bintuni, dana tanggap bencana tersebut dapat segera disalurkan, karena hal ini sangat penting demi keamanan dan kesejahteraan masyarakat setempat, "pungkas Topan 

 

( JK )


Senin, 16 Oktober 2017 22:27


TAGS:




Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya:

 

+