Forkom LSM Kendal desak Aparat Penegak Hukum Periksa LPMP Jateng

Kamis, 04 Januari 2018 | 17:16 WITA

Forkom LSM Kendal desak Aparat Penegak Hukum Periksa LPMP Jateng

Aksi unjuk rasa Forkom LSM di Kantor Bupati Kendal

MCWNews.com - KENDAL | Puluhan Aktivis Forkom LSM Kendal menggelar aksi unjuk rasa menuntut ditegakkan hukum dan keadilan atas kasus carut marutnya pelaksana tes sekretaris dan perangkat Desa Kendal, Kamis (4/1).

Dan mereka pun mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) agar segera memeriksa pihak LPMP Jateng selaku penyelenggara tes perangkat desa tersebut.

Hal ini sebagaimana disampaikan koordinator aksi, Bambang Susilo yang meminta Kejaksaan Negeri Kabupaten Kendal untuk segera melakukan pemeriksaan atas dugaan penyalahgunaan anggaran yang tidak sesuai dengan perjanjian antara tim penjaringan desa dan pihak LPMP Jateng yang terindikasi KKN yang berimbas banyaknya persoalan dalam pelaksanaan Tes melalui CAT,

“Intinya kami mendesak aparat penegak hukum untuk memeriksa pihak LPMP, karena telah menggunakan uang negara," ujarnya, Kamis (4/1).

Senada juga disampaikan Koordinator Forkom LSM Kendal, Kyai Maksum yang juga meminta pihak LPMP Jateng untuk mempertanggungjawabkan dana dari desa untuk penyelenggaraan Tes, "Kalau dihitung dana yang digelontorkan dari desa setiap peserta dianggarkan Rp 200 ribu yang totalnya mencapai Rp 800 jutaan, digunakan untuk apa saja itu, kami minta pertanggungjawabannya," ungkapnya. 

Maksum menjelaskan, jika lokasi tes secara keseluruhan ada 12 lokasi yang dananya dari pihak LPMP hanya Rp 15 jutaan setiap lokasi tes yang sudah termasuk anggaran makan dan minum,

"Semua dana itu harus diaudit, karena dana itu berasal dari Negara. Dan pihak LPMP harus segera diperiksa, karena memang penyelenggaraannya amburadul," imbuhnya. 

Sementara itu Kepala Inspektorat Kendal, Tatang Iskandariyanto mengakui, jika pelaksanaan tes perangkat desa yang lalu carut marut.

Namun dalam hal ini pihaknya telah melakukan pemeriksaan sebagaimana aduan yang masuk,

"Kami sudah memeriksa aduan dari paguyuban kades Kendal, dan akan tetap tindaklanjuti sesuai rekomendasi dari APH. Intinya kami harus memutuskan agar ada kepastian hukum," ujarnya.

Sedangkan Koleganya dari Kesbangpolinmas Kendal, Fery Sibonai tetap merespon semua aduan dari Masyarakat, akan segera dilaporkannya kepada Bupati Kendal.

Ditempat terpisah Pihak Kejaksaan Negeri Kendal melalui Kasi Intelnya, Edy akan segera menindaklanjuti aduan dari Para Aktivis LSM Kendal ini sesuai dengan norma yang berlaku,

"Kami akan segera laporkan kepada pimpinan dan segera menindaklanjutinya, namun semua itu akan kami pelajari normanya," ujarnya saat menerima rombongan pengunjuk rasa di Kantornya.

Dan dalam penanganan kasus ini, Edy pun akan melakukan koordinasi dengan pihak Inspektorat Kendal,

"Kami akan menangani kasus ini secara transparan, dan teman-teman pun bisa sharing setiap saat. Tapi mohon telepon dulu ya," pungkasnya.

Dalam pemantauan Media ini, memang carut marut penyelenggaraan tes Sekretaris dan perangkat desa yang diselenggarakan pihak Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Tengah tersebut terus menuai protes dan polemik  beberapa kelompok yang berkepentingan.

Bahkan Bupati Kendal pun sempat menerbitkan surat penundaan rekomandasi pelantikan, namun selang sepekan kemudian Bupati Kendal pun melalui suratnya justru memerintahkan para camat untuk merekomendasikannya.

Dan kabarnya untuk pelantikan sekretaris dan perangkat desa di Kendal direncanakan pada 8 Januari 2018.

Namun dipihak lain dari Paguyuban Kepala Desa Kendal yang dimotori Bambang Oetoro tetap konsisten untuk memperjuangkan keadilan bagi para peserta lainnya berencana menggandeng Pengacara Kondang Profesor Yusril Ihza Mahendra sebagai lawyernya untuk menggugat di Pengadilan.

Selanjutnya pihak Forkom LSM Kendal pun dalam posisinya sebagai penyambung lidah rakyat akan tetap membela para peserta yang terdolimi dan terus berjuang untuk meminta keadilan sebagaimana terekam dalam 4 ( empat) tuntutannya yaitu agar Bupati dapat menjelaskan kepada Publik terkait Surat rekomnya dan hasil pemeriksaan Inspektorat.

Kemudian APH segera memeriksa penyelenggara Bimbel yang diduga dilakukan oknum Anggota DPRD Kendal, dan juga mendesak agar pihak LPMP diperiksa atas penggunaan anggaran yang bersumber dari dana desa yang diduga berbau KKN.

Kemudian yang tidak kalah pentingnya meminta Inspektorat untuk menginvestigasi adanya dugaan oknum  Pendamping Desa ( PD) atau Pendamping Lokal Desa ( PLD) yang juga ikut tes , padahal mereka masih terikat kontrak dengan pihak Kementerian Desa RI. 

(timmcwnews)


Kamis, 04 Januari 2018 17:16


TAGS:




Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya:

 

+