Dugaan Monopoli Jabatan Jaringan Alumni APDN

Sabtu, 06 Januari 2018 | 14:05 WITA

Dugaan Monopoli Jabatan Jaringan Alumni APDN

MCWNews.com - KENDAL | Usai pelantikan ratusan pejabat yang digelar di pendopo Kabupaten Kendal, Jumat (5/1) kemarin disinyalir ada peran dominan dari Jaringan Alumni Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) yang selama ini tersebar dihampir semua OPD Kaputen Kendal. 

Hal itu sebagaimana diungkapkan seorang PNS Kendal yang minta identitasnya dirahasiakan menyatakan,
“Sebenarnya tidak dimonopoli tapi jumlahnya banyak ya, mungkin untuk mempertahankan eksistensi jaringan mereka, beberapa tempat strategis di eselon III (setingkat kepala bidang) di kuasai ," ungkapnya kepada MCWNews, Sabtu (6/1).

Menanggapi hal tersebut Koordinator FORKOM LSM Kendal, Maksum menyesalkan jika hal tersebut benar-benar terjadi, karena tidak sesuai dengan azas keadilan dan kepatutan,
"Apabila itu benar dalam pelantikan pejabat pada 5 Januari 2018 didominasi alumni APDN hal tersebut jelas melanggar azas keadilan," ujarnya.
Lebih lanjut Maksum pun menegaskan, seharusnya pengangkatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal disesuaikan, disamping harus sudah sesuai eselon kepangkatan juga disiplin ilmu yang disandangnya.
“Dan yang lebih penting lagi prestasi yang bersangkutan selain dedikasi, loyalitas dan kedisiplinanya dalam mengabdi sebagai ASN/PNS. Kemudian kalau pertimbangan pelantikan atas dasar alumnisme ini jelas kebijakan yang berbau nepotisme,” lanjut Maksum.

Sangat tidak realistis terkait program pelayanan prima pada masyarakat yang kini sedang digenjot Pemkab kendal, “Mereka akan memberikan pelayanan prima bagaimana, sedang penempatan lokasi kerjanya pun yang jauh dari rumahnya.

Seperti pejabat yang rumahnya di pesisir pantura dekat laut, kemudian ditugaskan di wilayah pegunungan atau sebaliknya.

Dan sampai kantor sudah capek, sehingga kerjanya tidak maksimal dalam melayani masyarakat, bahkan sampai kantor bukanya bekerja tapi ketiduran karena kelelahan," pungkasnya.
Dikonfirmasi terpisah Sekda Kendal, M. Toha justru membantah atas dugaan para Alumni APDN memonopoli beberapa jabatan di Kabupaten Kendal,
"Saya kira tidak mas, masih banyak yang umum. Kebetulan usia lulusan APDN saat ini ada di midle manager dan siap promosi memenuhi aturan yang ada," ungkapnya, Sabtu (6/1).
Dalam Pantauan Media ini, memang grengseng akan adanya pelantikan para pejabat kendal tersebut sudah mencuat pada desember 2017 lalu, namun rasa pelantikan saat ini masih menyisakan bau tak sedap.

Karena diduga ada pejabat yang dilantik justru pernah bermasalah dimasa lalu seperti pernah terlibat kasus korupsi Bansos dan juga ada yang terindikasi pernah melakukan pelanggaran disiplin ASN.

Kemudian beberapa sinyalemen itulah yang nampaknya memicu kecemburuan dan semakin mencuatnya kelompok barisan sakit hati.
(timmcwnews)


Sabtu, 06 Januari 2018 | 14:05 WITA


TAGS:




Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya:

 

+