Randis Rubicon Nopol DP 1 K, Berubah DP 88 K

Jumat, 12 Januari 2018 | 15:56 WITA

Randis Rubicon Nopol DP 1 K, Berubah DP 88 K

MCWNews.com - RANTEPAO | Setelah mendapat sorotan keras dari sejumlah masyarakat Toraja Utara soal dugaan penggunaan kendaraan dinas (Randis) mantan Bupati Toraja Utara, Frederick Batti Sorring

Randis Rubicon dengan Nopol DP 1 K, warga menuding penggunaan mobil tersebut dicurigai dipinjam pakai yang diketahui bukan pejabat, padahal mobil Rubicon itu seharusnya ditarik dari mantan Bupati Toraja Utara, alasannya untuk digunakan keperluan dinas Bupati terpilih

Akan tetapi asas manfaat mobil tersebut justru diketahui dimanfaatkan bukan seorang pejabat melainkan diketahui seorang wiraswasta.

Kabag Umum Pemda Kabupaten Toraja Utara, Daniel P. Kalua, saat dimintai tanggapannya, Jumat (12/1) diruang kerjanya, belum mengetahui soal kisruhnya penggunaan mobil DP 1 K

"Carut marut dugaan pemanfaatan randis tersebut yang merupakan fasilitas negara dari hasil pajak rakyat, sehingga membuat masyarakat Toraja Utara meminta aparat yang terkait sebaiknya menelusuri agar semua fasilitas milik negara, dipergunakan sesuai peruntukannya.

Sesuai aturan fasilitas umum, semua barang yang dikuasai negara, dibiayai sebagian atau seluruhnya oleh anggaran dan belanja negara yang pemakaiannya atau peruntukannya oleh pemerintah atau negara, wajib dipergunakan sebagaimana mestinya

Pejabat Negara adalah Pejabat yang dimaksud dalam Pasal 11 UU No. 43 tahun 1999 tentang Kepegawaian yaitu Presiden dan Wakil Presiden Ketua, Wakil Ketua, dan anggota MPR / Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPR Ketua / Wakil Ketua, Ketua dan Hakim Agung MA serta semua Badan Peradilan Ketua, anggota BPK, Menteri dan Jabatan Setingkat Menteri Kepala Perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar, Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, serta Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Pejabat negara dalam definasi ini adalah pejabat negara yang berasal dari partai politik, Pejabat Negara yang berasal dari Pejabat karir terikat dengan ketentuan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1974 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian.

Penyalahgunaan Fasilitas Negara adalah Pemakaian sarana dan prasarana yang dibiayai dari APBN dan atau APBD yang penggunaanya berada di bawah Kewenangan Pejabat Negara yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintah yang layak

Jika seorang pejabat melabrak dan melanggar aturan yang ada serta bertindak semena-mena maka sudah dipastikan pejabat tersebut, dapat diproses serta dipidanakan sesuai pelanggaran Undang-Undang tersebut.

Gede


Jumat, 12 Januari 2018 | 15:56 WITA


TAGS:




Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya:

 

+