PT HIP Diduga Telah Terapkan Sistim Kerja Paksa

Kamis, 01 Februari 2018 | 21:46 WITA

PT HIP Diduga Telah Terapkan Sistim Kerja Paksa

MCWNews.com - SORONG | Sejumlah karyawan dan karyawati Perusahan kelapa sawit mendatangi kantor milik PT Henrison Inti Persada guna menyampaikan sejumlah tuntutan para karyawan yang merasa di intimidasi oleh pihak perusahan (1/2/18).

PT Henrison Inti Persada (HIP), bagian dari perusahaan Global Supply Chain Management, adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Papua Barat.

Beberapa tuntutan yang disampaikan oleh para kariyawan dalam aksi yang dilakukan kamis pagi tersebut menyangkut sistem kerja paksa, dan gaji para kariyawan yang dinilai jauh dari UMP Pemerintah papua barat serta beberapa fasilitas pendidikan dan kesehatan keluarga karyawan yang terkesan tidak diperhatikan oleh pihak management perusahan PT HIP

sejumlah karyawan  yang merasa di intimidasi mengakui bekerja dengan kondisi yang dipaksakan.

pasalnya sejumlah karyawan dan karyawati yang berjumlah 20 lebih serta beberapa karyawati dengan kondisi hamil dan menyusui pada blok II  Estate Klaga dipaksa menyemprot rumput yang menutupi areal kelapa sawit berarea 400 hektar lebih dengan campuran sejumlah  bahan kimia.

Hal tersebut sangant disayangkan dengan kondisi tubuh karyawati yang notabenya para ibu hamil dan menyusui harus terkontaminasi langsung dengan bahan kimia yang dapat berdampak buruk pada kondisi janin dan bayi karyawati tersebut.

Diketahui untuk kegiatan penyemprotan rumput sendiri digunakan campuran beberapa bahan kimia diantaranya, Gramoxone  yaitu jenis herbisida dengan kecepatan atau efek yang pasti, begitu penggunaan bisa langsung nampak jelas efeknya. Gramoxone termasuk herbisida kontak non selektif yang sangat efektif untuk mengendalikan semua jenis gulma.

Gramoxone memiliki klasifikasi bahaya WHO kelas II sehingga sangat berbahaya apabila tertelan oleh makhluk hidup.

Obet Kademo, salah satu karyawan yang ditemui MCWNews di lapangan mengatakan, hingga tahun 2018 gaji yang diberikan oleh perusahan hanya mengacu pada UMP 2016 yakni dengan Rp 2.237.000

Hal tersebut bertolak belakang dengan UMP (Upah Minumum Provinsi) dan UMS (Upah Minumum Sektor) dalam Keputusan Gubernur sesuai hasil Sidang Pleno Dewan Pengupahan, Senin 30 Oktober 2017. Yakni, UMP 2018 sebesar Rp 2.667.000.

Pada kesempatan tersebut para karyawan dan karyawati perusahan kelapa sawit yang berlokasi di klomono distrik klasafet provinsi papua barat tersebut  juga mengelukan fasilitas kesehatan dan pendidikan oleh pihak perusahan PT. HIP yang dinilai tidak efektif dalam pelayanan keluarga para buruh perusahan kelapa sawit tersebut.

Sementara pihak perusahan PT Henrison Inti Persada, melalui Ary Darmawan Selaku AHR yang menerima tuntutan karyawan mengatakan, beberapa tuntutan yang disampaikan para karyawan dan karyawati akan dibicarakan dalam rapat nanti," jelas Ary

charles


Kamis, 01 Februari 2018 21:46


TAGS:




Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya:

 

+