Kadis Kesehatan Toraja Utara Diduga Langgar UU ASN

Minggu, 04 Februari 2018 | 23:14 WITA

Kadis Kesehatan Toraja Utara Diduga Langgar UU ASN

MCWNews.com - RANTEPAO | Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara menjadwalkan akan melakukan Rasionalisasi terhadap tenaga honorer di lingkup Dinas Kesehatan termasuk tenaga honorer yang berada di Puskesmas dan Rumah Sakit Pongtiku Kabupaten Toraja Utara.

Surat edaran yang dibuat oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara, dr. Masiano S. Manapa kepada Puskesmas dan Rumah sakit Pongtiku bertentangan dengan kesepakatan Bupati Kalatiku Paembonan dan DPRD Toraja Utara saat rapat kerja beberapa saat lalu di ruang Paripurna DPRD Toraja Utara.

Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara besok senin (5/2/18) berdasarkan surat kepala Dinas Kesehatan nomor 440./DK-UM/I/2018 tentang Persayaratan calon tenaga PHT untuk Bidan dan Perawat tertanggal 02 Februari 2018 yang ditujukan kepada Direktur RSU Pongtiku dan Kepala Puskesmas Se Kabuoaten Toraja Utara.

Pada pengumuman yang lain Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara menyampaikan dalam bentuk seleksi penerimaan tenaga pegawai harian tetap (PHT) dengan menyampaikan pengambilan kartu tes pada tanggal 5 februari 2018 dengan membawa Kartu Tanda Penduduk pada saat tes serta membuat surat pernyataan bermaterai 6000 untuk bersedia di tempatkan di wilayah Kabupaten Toraja Utara dalam hal ini Puskesmas dan Rumah sakit.

"Tidak hanya itu saja, tenaga PHT yang diseleksi ulang ini diberi tes Komputer dan tes tertulis. Dan apa bila tidak lulus tes komputer tidak berhak untuk mengikuti tes tertulis.

Hal ini menjadi sorotan dari anggota DPRD Toraja Utara, Joni Sirande yang mengatakan bahwa Kepala Dinas Kesehatan, dr. Marsiano sudah melakukan pelanggaran atau melabrak UU ASN dan dan tidak adanya surat dari Menteri Aparatur Negara RI terkait rekrutmen tenaga PHT" ujarnya.

Dijelaskan Joni Sirande bahwa tes yang akan di lakukan Kepala Dinas Kesehatan, dr.Marsiano pada tanggal 7 - 9 Februari 2018 tidak sesuai prosedur dan aturan yang berlaku," jelasnya.

Ditambahkan Joni Sirande bahwa tes yang di selenggarakan oleh Dinas Kesehatan Toraja Utara adalah pelanggaran hukum karena tidak adanya 

Surat dari Kementerian Apartur Negara RI dan surat dari Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan serta Bupati Toraja Utara, Dr.Kalatiku Paembonan untuk melakukan penerimaan atau seleksi ulang bagi tenaga PHT,"tutur anggota Dewan dari Fraksi Golkar ini.

Menurutnya, tenaga PHT pada Dinas Kesehatan sudah ada yang bertahun-tahun mengabdi kepada pemerintah kok baru sekarang kepala Dinas mau melakukan tes seperti tes CPNS," ucap Joni Sirande.

"DPRD Toraja Utara akan memanggil Kepala Dinas Kesehatan pada hari Senin (5/2/18) untuk memberikan penjelasan kepada Komisi I terkait tes kepada tenaga PHT yang berada di Rumah Sakit dan Puskesmas se Toraja Utara," pungkasnya.

Hal terpisah disampaikan Kepala BKD Toraja Utara, Semuel Sampe Rompon kepada MCWNews melalui telpon selulernya mengatakan bahwa belum mengetahui hal itu terkait tes atau seleksi kepada tenaga PHT di lingkup Dinas Kesehatan Toraja Utara.

"Kepala BKD akan mencari tau, apa benar Dinas Kesehatan akan melakukan tera tersebut. Karena samapai hari ini, BKD belum menerima surat tembusan dari Dinas Kesehatan," jelas Semuel Rompon.

Henokh


Minggu, 04 Februari 2018 | 23:14 WITA


TAGS:




Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya:

 

+