Kampak Papua Laporkan Dugaan Korupsi di Dinas KLH Kabupaten Supiori Ke Kejari Biak

Selasa, 06 Februari 2018 | 18:18 WITA

Kampak Papua Laporkan Dugaan Korupsi di Dinas KLH Kabupaten Supiori Ke Kejari Biak

Sekjen Kampak Papua Johan Rumkorem saat berorasi di Kejaksaan Negeri Biak

MCWNews.com – BIAK | pengiat anti Korupsi yang tergabung dalam LSM Kampak Papua Johan rumkorem bersama Sekjen FPKB Agus Rumaropen kembali mendatangi Kejaksaan Negeri Biak untuk melaporkan dugaan korupsi di Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Supiori.

“Kami mendatangi kejaksaan Negeri Biak dan melaporkan dugaan tersebut karena berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Propinsi papua bernomor: 10.CLHP/XIX.JYP/05/2017 Tanggal 24 Mei 2017 atas laporan keuangan Daerah Kabupaten Supiori tahun anggaran 2016, melalui Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan terdapat temuan yang terdapat di dalam Pekerjaan Penyusunan Dokumen Studi AMDAL Terpadu Taman Wisata Alam (TWA) dan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) di Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang mana temuan tersebut tidak sesuai dengan nilai kontrak sehingga diduga merugikan keuangan Negara senilai Rp 413.296.500,” ungkap Sekjen Kampak Papua Johan Rumkorem, Selasa (6/02/18) 

“Ada beberapa point yang menjadi dasar pelaporan bagi kami kepada Kejaksaan Negeri Biak seperti, Kadis Kehutanan dan Lingkungan hidup tidak mempertanggung jawabkan kelebihan pembayaran atas kegiatan yang tidak dilaksanakan dan pembayaran ganda dengan menyetorkan ke kas daerah senilai Rp 67.350.000, poin berikut, Kadis tidak mempertanggungjawabkan BLNP dengan melengkapi bukti pertanggungjawaban senilai Rp 345.946.500," tambah Johan  

Laporkan dua kasus ini, kata Johan merupakan kasus pertama penyelewengan anggaran di dinas kehutanan dan lingkungan hidup, dan 157 ASN kategori 1 dalam tubuh Pemda supiori yang mana ada oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangannya untuk tidak melakukan pembayaran sejak bulan Mei 2013 sampai bulan april tahun 2014.

“Diduga ada penyelewengan anggaran dalam status 157 ASN di Pemda supiori, saya pikir sudah berlarut lama kasus ini, makanya kami laporkan langsung kepada kajari Biak numfor untuk segerah usut secepatnya, karena berdasarkan laporan yang di tampung oleh Kampak papua di lapangan, ada indikasi penyelewengan anggaran dalam kegiatan ini, makanya kami laporkan.

Kalau mau dihitung jumlah ASN yang belum dibayarkan ada 157 orang, dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini senilai 2 miliar lebih, kami hitung dan melihat bahwa nilai uang ini cukup tinggi, jadi kami minta Pihak kejaksaan negeri numfor di biak segerah usut tuntas laporan masyarakat Karen sudah tercatat dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2000 pada Bab II pasal 2," terang johan rumkorem 

timmcwnews


Selasa, 06 Februari 2018 18:18


TAGS:




Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya:

 

+