Usai Di Demo, Direktur RSUD Lakipadada Tana Toraja Rekrut 137 Tenaga Perawat

Selasa, 13 Februari 2018 | 12:50 WITA

Usai Di Demo, Direktur RSUD Lakipadada Tana Toraja Rekrut 137 Tenaga Perawat

Direktur Rumah Sakit Umum Lakipadada Kabupaten Tana Toraja, dr. Safari D. Mangopo

MCWNews.com - MAKALE | Usai di demo ratusan Perawat Aparatur Sipil Negara (ASN) Rumah Sakit Umum Lakipadada beberapa hari lalu terkait tuntutan dana insentif yang menurutnya belum di bayarkan pada tahun 2017 lalu dan melakukan mogok kerja selama 1 hari dengan di mutasinya 11 orang tenaga perawat rumah sakit umum Lakipadada ke puskesmas.

Direktur Rumah Sakit Umum Lakipadada Kabupaten Tana Toraja, dr. Safari D. Mangopo mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Tana Toraja membuka dan menerima tenaga perawat BLUD Non PNS di Rumah sakit lakipadada sebanyak 137 orang. 

“Berdasarkan surat keputusan Bupati Tana Toraja, Nicodemus Biringkanae bahwa 137 orang tenaga perawat yang dibutuhkan di rumah sakit umum lakipadada Tana Toraja,” kata Direktur RSUD di ruang kerjanya kemarin, Senin (12/2) kepada MCWNews.com.

Menurut Safari, jumlah pelamar yang masuk sudah mencapai 70 orang sementara yang di butuhkan sebanyak 137 orang dan ini pihaknya terus menuggu para perawat yang ingin mengabdi di RSUD Lakipadada sampai mencukupi yang di tentukan melalui SK Bupati. 

"Penerimaan tenaga perawat BLUD Non PNS diutamakan perawat yang kompeten, memiliki Surat Tanda Registrasi (STR), Ijazah terakhir dan Surat Izin Praktek (SIP). Pelamar akan mengikuti beberapa ujian seleksi sesuai kebutuhan RSUD Lakipadada Tana Toraja," jelasnya.

Ditambahkan dr. Safari bahwa sesuai SK kontrak yang dikeluarkan oleh Bupati, bahwa upah yang diterima sebesar Rp1,2 juta per bulan.

"Perlu dipahami bahwa tujuan BLUD adalah pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaan dilakukan berdasarkan kewenangan yang di delegasikan oleh Kepala Daerah, (pasal 2 pemendagri No. 61/2007)," ujar Direktur RSUD Lakipadada.

Untuk pengelolaan Pegawai Non PNS BLUD mengacu pada peraturan Kepala Daerah dan umumnya dipekerjakan secara kontrak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan BLUD, dan dilaksanakan oleh pemimpin BLUD.

Henokh


Selasa, 13 Februari 2018 12:50


TAGS:




Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya:

 

+