Serikat Buruh Desak Disnakertrans Malteng Segera Sikapi Kasus PHK Sepihak PT. WLI

Sabtu, 17 Maret 2018 | 16:12 WITA

Serikat Buruh Desak Disnakertrans Malteng Segera Sikapi Kasus PHK Sepihak  PT. WLI

Koordinator Daerah (Korda) Federasi Kehutanan, Industri Umum, Perkayuan, Pertanian dan Perkebunan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F.Hukatan-KSBSI) Provinsi Maluku, Jossy Tuhuleruw, SH.

MCWNews.com - MASOHI | Puluhan Karyawan PT.Wahana Lestari Investama (WLI) di PHK Sepihak oleh bosnya tanpa alasan jelas, mendapat kecaman dari Serikat Buruh Indonesia. 

Hal ini diungkapkan Koordinator Daerah (Korda) Federasi Kehutanan, Industri Umum, Perkayuan, Pertanian dan Perkebunan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F.Hukatan-KSBSI) Provinsi Maluku, Jossy Tuhuleruw, SH.

Jossy menegaskan, demi membantu hajat hidup orang banyak, salah satunya para buruh, pihaknya mendesak Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dalam hal ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemkab setempat, segera mengambil langkah tegas terhadap PT. WLI yang beroperasi di wilayah Seram Utara itu.

Pasalnya, perusahaan yang bergerak di sektor pembudidayaan udang itu, dinilai telah melanggar UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 151 dan 152.

Jossy mengingatkan, penting  diketahui bahwa, pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka, pembangunan manusia indonesia seutuhnya, dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

“Nah, untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka diwajibkan bagi seluruh perusahaan bahwa, pelaksanaan tanaga kerja di era kemerdekaan ini, Perusahaan wajib Tunduk terhadap UU,” ungkapnya.

Kaitan dengan itu, Jossy menilai, jika benar telah terjadi tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dilakukan oleh PT WLI, terhadap puluhan karyawannya itu, maka perusahaan budidaya udang itu telah keluar dari perintah UU yang mesti dipatuhinya.

"kita tidak tahu, benar atau tidak, tapi jika benar perbuatan itu dikakukan pihak perusahaan maka, perusahan tersebut jelas telah melanggar UU 1945," jelasnya. 

Karenanya, selaku organisasi yang melindungi dan memprjuangkan hak-hak buruh atau pekerja. Pihaknya mendesak pemerintah Kabupaten melalui dinas terkait untuk segera mungkin menyikapi masalah tersebut. 

"Saya tegaskan lagi, kami minta dengan penuh hormat, agar maslah tersebut jangan dibiarkan berlama-lama, Nakertrans harus segera ambil sikap, pikir masyarakat yang saat ini kehilangan pekerjaannya tanpa alasan yang jelas itu,"tegas Jossy. 

Sebab jika dibiarkan lama, sambung Jossy, perusahaan tersebut akan merasa benar, bahkan bisa saja tak akan memperdulikan aturan atau UU yang telah dilanggar. 

Padahal, mestinya, apapun dan siapapun dia, semua pihak yang berada di Negara Merah Putih ini, wajib menjunjung tinggi Undang-undang Negara Republik Indonesia. 

"Siapa pun dia, apapun dia, wajib patuh, dan tunduk dibawa UU Negara ini," tegas Jossy.

(timmcwnews)


Sabtu, 17 Maret 2018 16:12


TAGS:




Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya:

 

+