Pemerintah Pusat Terus Dorong Pembangunan di Perbatasan Papua

Senin, 16 April 2018 | 11:35 WITA

Pemerintah Pusat Terus Dorong Pembangunan di Perbatasan Papua

MCWNews.com - MERAUKE | Dalam kunjungannya ke Kabupaten Merauke, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membawa pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen untuk membangun wilayah perbatasan. Presiden menginginkan wajah beranda terdepan NKRI menjadi lebih baik dan bermanfaat.

"Pak Jokowi ingin semua perbatasan dibangun. Pak Jokowi ingin dari ujung Rondo, Natuna, Skouw, seluruh perbatasan bagus dan ada manfaat bagi masyarakat sekitar," kata Tjahjo di Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, Minggu (15/4).

Menurut Tjahjo, pemerintah pusat nantinya melakukan sejumlah pembangunan di Sota mulai dari puskesmas, rumah sakit, markas pamtas hingga instansi pelayanan publik lainnya.

"Pak Jokowi sudah sekitar 8 kali berkunjung ke Papua. Ini bukti nyata tekad Pak Jokowi peduli dengan masyarakat Papua," ujar Tjahjo.

Di Sota, terdapat Pos Lintas Batas (PLB). Sota merupakan kawasan perbatasan antara RI dengan Papua Nugini (PNG).

Turut hadir mendampingi Tjahjo dalam kunjungan diantaranya Pelaksana Tugas (Plt) BNPP Widodo Sigit Pudjianto, Penjabat Gubernur Papua Soedarmo dan Bupati Merauke Frederikus Gebze. "Di Sota ini terbuka tapi nyaman. Di sana (Skouw) ketat tapi tidak nyaman," ujar Bupati Merauke.

Pada Senin (16/4) Hari ini, Mendagri akan menyambut kedatangan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto di Bandara Mopah. Wiranto dijadwalkan tiba sekitar pukul 07.15 WIT.

Selanjutnya, Menkopolhukam bersama Mendagri melakukan perjalanan ke Distrik Semangga dalam rangka panen raya bersama sekaligus penyerahan bantuan alat mesin pertanian.

Direncanakan pukul 13.00 WIT, digelar pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) 2018 Merauke di Kompleks Kantor Bupati Merauke.

Sementara itu, Menkopolhukam dalam keterangannya mengatakan, sesuai nawacita pemerintahan Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, BNPP memiliki tugas dan fungsi sebagai koordinator dan badan yang mensinkronkan pembangunan daerah-daerah pinggiran dari berbagai kementerian/ lembaga. Dengan begitu, segala yang dilakukan menjadi terarah dan tidak tumpang tindih, efisien, efektif. Sebab, semua sudah sesuai tugas, pokok dan fungsi.

Sehingga, menurut Wiranto, kalau ada yang bilang pemerintah menelantarkan daerah perbatasan, hal itu salah besar.
"Karena, khusus saat ini untuk pembangunan kita di daerah perbatasan. Agar apa? Agar ada pemerataan, agar selain infrastruktur yang di perbatasan jadi dimanfaatkan betul untuk membangun daerah itu, untuk membangun perekonomian, untuk pemerataan dan sebagainya," tegas Wiranto.

(timmcwnews)


Senin, 16 April 2018 | 11:35 WITA


TAGS:




Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya:

 

+