Kampak Papua Minta Jaksa Agung Copot Kajari Biak

Jumat, 04 Mei 2018 | 14:19 WITA

Kampak Papua Minta Jaksa Agung Copot Kajari Biak

MCWNews.com - JAKARTA | Maraknya dugaan tidak pidana korupsi di Kabupaten Biak Numfor dan Supiori, Komunitas Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi (Kampak Papua) mendesak Jaksa Agung Muda Pengawasan Republik Indonesia (Jamwas) di Kejaksaan Agung RI untuk meminta ketegasan langsung kepada Jamwas dan Komisi Kejaksaan agar mengevaluasi kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Biak Sigid Januari Pribadi, SH, MH yang mana tidak serius usut dugaan korupsi di Biak Numfor dan Supiori.

“Kami minta Kajari Biak segera mundur dari jabatannya bila perlu dicopot karena tidak mampu membongkar APBD Biak Numfor Tahun anggaran 2015, 2016 dan 2017,” tegas Johan, Jumat (04/05/18).

Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, Johan Rumkorem mengatakan bahwa pihaknya sudah mendatangi Kejaksaan Negeri Biak untuk mempertanyakan hasil laporan yang sudah disampaikan sejak tahun 2017 dan 2018, sesuai temuan BPK RI Papua.

Pada diskusi bersama pihak kejaksaan sejak bulan Januari, Februari dan Maret 2018 lalu, belum menuai hasil maksimal, karena kebanyakan Kajari Biak kerja di luar kota dibandingkan melayani masyarakat di Biak.

Dikatakan Johan, Kejaksaan Negeri Biak, telah memanggil 20 orang, untuk dimintai keterangan dan diperiksa. Salah satunya mantan Kepala BPKAD dan Kabid anggaran di lingkungan pemerintah Biak Numfor.

“Berdasarkan penjelasan dari pihak Kejaksaan sejak Tahun anggaran 2015 lalu, diduga Pemda Biak menyelewengkan uang Negara senilai Rp 12,3 miliar dan tahun anggaran 2016 senilai Rp 176 miliar, sedangkan untuk tahun anggaran 2017 masih dalam tahapan penyelidikan,” ungkap Johan

Johan menjelaskan, bahwa laporan yang disampaikan cukup kuat karena ini temuan BPK RI Papua, ia juga sudah sampaikan kepada pihak kejaksaan agar laporan yang disampaikan langsung ditangani oleh Kasi Pidsus, jika lewat Kasi Intel prosesnya memakan waktu lagi

“Herannya, APBD Biak mengalami disclamer tiga tahun berturut-turut tapi Kajari hanya diam saja, masyarakat menduga Kajari ikut bermain dalam proses pemeriksaan di Biak Numfor, oleh karena itu, untuk menepis dugaan masyarakat, maka tidak ada cara lain, Kajari biak diminta segera dicopot karena masyarakat sudah bosan dengan kinerjanya," imbuh Johan

Adapun Laporan yang telah diserahkan ke pihak Kejaksaan diantaranya laporan terkait SK penetapan rekening Bupati Biak numfor yang mana diketahui terdapat 29 SKPD dari 41 rekening yang tidak terdaftar dalam SK Bupati bernomor 920/163 Tahun 2017 tentang Penetapan Nomor Rekening pada Dinas, Badan,Kantor dan Sekolah di kabupaten Biak Numfor sejak TA 2016 sehingga berpotensi pada Tindak Pidana Korupsi. Bukti yang dilaporkan kepada Kejaksaan Negeri Numfor di Biak seperti;
a). Pendapatan Jasa giro Senilai Rp 2.242.136,00 Pada Tiga Rekening SKPD Di Kenakan PPH Senilai Rp.162.101,00
Dari Pengujian Secara uji Petik Atas Rekening Koran SKPD Di Ketahui Bahwa Pendapatan Jasa Giro Yang Diterima Oleh Tiga Rekening SKPD Masih Di Kenakan PPH Ketiga Rekenig itu Yaitu Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah ( Rekening Bendahara Rutin No. 5000106004435 ). Sekretariat DPRD ( Rekening Perjalanan Dinas No. 5000106007541 ). Dan BPKAD ( Rekening Bendahara Gaji No. 5000106007541 ). Dari Ketiga Rekening Tersebut , dua Rekening yaitu Rekening Skertariat DPRD dan BPKAD belum terdaftar dalam SK Penetapan rekening.

b). Pembayaran tagihan uang beras, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JJK), dan Jaminan Kematian (JKM) tidak sesuai ketentuan.

Dalam menjalankan fungsi perbendarahan, BUD melakukan pemungutan, pemotongan, dan penyetoran pajak dan potongan lainnya yang merupakan dana titipan pihak ketiga (PFK). PFK tersebut dipotong dari nilai bruto SP2D-LS pihak ketiga dan gaji sesuai belanja yang telah dianggarkan dalam APBD. Pada Tahun 2016, terdapat pengeluaran kas oleh BUD untuk pembayaran PFK senilai Rp 2.322.250.880,00 (dua miliar, tiga ratus dua puluh dua juta, dua ratus lima puluh ribu, delapan ratus delapan puluh rupiah) yang tidak melalui mekanisme pemotongan dari SP2D.

2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Biak numfor yang diduga telah menyelewengkan uang negara senilai Rp 3.8 miliar, dan tahun ini (2018) dalam proses pemeriksaan di Kejaksaan negeri Biak.

3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diduga telah menyelwengkan uang Negara senilai Rp 1.5 miliar dari Pasar Darfwar dengan nomor SP2D 0071//SP2D-LS/BPKAD-SKPD/BTL/DAU/2015.

4. Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Biak yang diduga menyelewengkan uang Negara senilai Rp 10.8 miliar (Dana Otsus).

5. Mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Biak numfor diduga telah menyelewengkan uang Negara senilai Rp 1.4 miliar

6. Mantan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Biak numfor diduga telah menyelewengkan uang Negara senilai Rp 2 miliar

7. Kepala Dinas Perhubungan diduga menyelewengkan keuangan Negara senilai Rp 1.2 miliar (Temuan BPK RI TA 2016)

8. Sekertariat Daerah diduga menyelewengkan uang Negara senilai Rp 2.2 miliar ( TA 2016)

9. Sekertariat DPRD Kab. Biak Numfor diduga melakukan kegiatan perjalanan dinas sehingga menyelewengkan uang negara senilai Rp 790 juta

10. Kepala Dinas Koperasi yang mana diduga nomor rekening tidak ditetapkan SK bupati bernomor 920/163 Tahun 2017 tentang Penetapan Nomor Rekening pada Dinas

11. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan diduga melakukan pengadaan ikan Kerapu senilai Rp 410 juta dan ikan asar senilai Rp 158 juta yang mana kedua pengadaan ikan awalnya tidak masuk dalam pengadaan ikan karena salah kode rekening. Sedangkan dari awal pengadaan ikan masuk pada pihak ketiga dengan kode rekening 5.2.2.03.14. sehingga diduga menyelewengkan uang Negara senilai Rp 568 miliar

12. Mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Biak Numfor beserta Sekertaris telah melakukan kejahatan penyelewengan anggaran yang menguntungkan diri sendiri dan orang lain, yang mana melalui yang mana mantan direktur RSUD Biak mengeluarkan Surat Keputusan bernomor: 900/3225 untuk menetapkan besaran pembagian sisa jasa Diagnostik ruang VIP RSUD Biak kepada Jasa Pelayanan sebesar 60 persen yang terbagai menjadi; Jasa medis 35 persen, Jasa paramedis 50 persen, Jasa gizi 10 persen dan Jasa kesling 5 persen, Sedangkan Jasa Sarana 40 persen diperuntungkan untuk Direktur RSUD 25 persen, Sekertaris 25 persen dan sisanya kembali ke Kas Rumah Sakit 50 persen SK yang dikeluarkan bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 4/2017 yang mengatur tentang tambahan pembayaran terkait jaminan BPJS ksehatan untuk dirawat di ruang VIP dengan maksimal 75 persen dari tariff INA-CBG (tarif BPJS)

Diduga Direktur rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Biak menyelelengkan uang Negara senilai Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Dan juga, Pembayaran kontrak sewa lahan ATM Bank Rakyat Indonesia yang seharusnya ditransfer ke rekening kas daerah namun direktur RSUD Biak Eddy Rumbarar memerintahkan agar rekening tersebut di pindahkan ke rekening direktur (rekening pribadi) di Bank BRI bernomor 1713-01000093-56-0 yang mana diduga telah merugikan keuangan negara senilai Rp 129.600.000

Sementara itu kerugian negara di Kabupaten
Supiori yakni Kegiatan Marka up dan Fiktif Di Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori (TA 2015) senilai Rp 7.192.670.000,00 .
a. Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah, Tahun Anggaran 2015

1. Kegiatan ini merupakan operasional SETDA Supiori dan pagu anggarannya melonjak 100 persen dari pagu anggaran tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata sebesar Rp. 3,3 miliar

2. Kegiatan ini dengan alasan apapun jelas-jelas merupakan pemborosan dan diindikasikan ‘mark-up’ karena dalam 1 tahun waktu efektif kerja 10-11 bulan yang kalau dibagikan ke pagu anggarannya sebesar Rp. 5.090.270.000,- sangat tidak masuk akal, kegiatan tersebut harus diperiksa karena diduga banyak kegiatan yang di mark up kwitansinya.

3. Belanja ‘perjalanan dinas’ juga terdapat dimasing-masing Bidang dan Sub bidang termasuk disetiap kegiatan terdapat belanja ‘perjalanan dinas’ sehingga pemborosan ini tidak perlu terjadi.

4. Kegiatan Rapat-rapat dan Konsultasi ke luar daerah tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban senilai Rp. 5.090.270.000

b. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Tahun Anggaran 2015

1. Biaya tersebut sangat besar dan tidak masuk di akal, karena pada tahun 2014 kegiatan ini menyediakan anggaran yang tidak jauh beda dengan anggaran tahun 2015, sehingga dana yang dianggarkan kegiatan tersebut mengada-ada. Kegiatan peningkatan dan Prasarana Aparatur tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban senilai Rp 2.102.400.000.

2. Kadis Kehutanan dan Lingkungan hidup tidak mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas kegiatan yang tidak dilaksanakan dan pembayaran ganda dengan menyetorkan ke kas daerah senilai Rp 67.350.000 (enam puluh tujuh juta, tiga ratus lima puluh ribu rupiah),

Kadis tidak mempertanggungjawabkan BLNP dengan melengkapi bukti pertanggungjawaban senilai Rp 345.946.500 (tiga ratus empat puluh lima juta, sembilng ratus empat puluh enam ribu, lima ratus rupiah) (Temuan BPK RI Papua TA 2017)

3. Pemerintah Daerah Kabupaten menganggarkan sejak tahun 2013 untuk pembelian Kapal laut sarana kawasan perbatasan senilai Rp 10.642.230.000 (sepuluh miliar, enam ratus empat puluh juta, dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Melalui investigasi Kampak papua di lapangan, untuk kegiatan belanja kapal laut di kabupaten Supiori tidak sesuai dengan harga sebenarnya. Berdasarkan laporan masyarakat di lapangan, kegiatan belanja kapal dari Rp 10,6 miliar hanya menggunakan uang negara sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) untuk belanja kapal bekas di Surabaya

4. Pengadaan Buku di dinas Pendidikan Kabupaten Supiori senilai Rp 2 miliar setelah dihitung kerugian negara senilai Rp 1 miliar tetapi kasus korupsi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Biak.

Melalui laporan yang kami sampaikan maka kami minta Kepala Kejaksaan Negeri Biak segerah dicopot dari jabatanya," tegas Johan. (timmcwnews)


Jumat, 04 Mei 2018 | 14:19 WITA


TAGS:




Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya:

 

+