Tahun 2018 Kementerian PUPR Bedah 6.400 Rumah Tak Layak Huni di Sulsel

Selasa, 08 Mei 2018 | 18:43 WITA

Tahun 2018 Kementerian PUPR Bedah 6.400 Rumah Tak Layak Huni di Sulsel

Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Selatan, Eka Mahendra

MCWNews.com - MAKASSAR | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia. Salah satunya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal sebagai bedah rumah. Pada tahun 2018, pelaksanaan BSPS menggunakan skema Padat Karya Tunai (PKT).

Di Provinsi Sulawesi Selatan, Kementerian PUPR melalui Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Selatan mengalokasikan Rp 96 miliar untuk 6.400 paket bantuan bedah rumah.

“Penerima bantuan akan mendapatkan dana sebesar Rp 15 juta, yang terbagi Rp 12,5 juta untuk belanja bahan dan Rp 2,5 juta untuk upah pekerja.

Dana yang diterima umumnya digunakan untuk perbaikan dinding rumah yang semula bilik bambu, menjadi batu bata dan atap yang rapuh diperbaiki, sehingga tidak sampai roboh,” ujar Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Selatan, Eka Mahendra, saat ditemui MCW News diruang kerjanya, Selasa (8/5/2018).

Selain bantuan bedah rumah, Satker Penyediaan Perumahan Sulsel pada tahun ini akan membangun Sebanyak 170 unit rumah khusus, diantaranya rumah khusus bagi nelayan di Kecamatan Pasirmarannu Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 50 unit, dan di Desa Tamago Kecamatan Bone-bone Kabuputen Luwu Utara sebanyak 50 unit, sedangkan rumah khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Maros sebanyak 50 unit, serta di lokasi lain yaitu di Kota Palopo sebanyak 20 unit.

Kemudian untuk pembangunan rumah susun ada 9 paket yang terbagi dibeberapa wilayah seperti
3 Tower di Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Barru, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Kabupaten Jeneponto, Kabuapten Luwu dan Kabupaten Soppeng masing - masing satu tower.

Diketahui, Pada tahun 2018 pelaksanaan BSPS menggunakan skema Padat Karya Tunai (PKT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3,2 triliun yang akan menyentuh 180 ribu unit rumah tidak layak huni. Bantuan ini bertujuan sebagai stimulan kepada masyarakat untuk perbaikan rumah secara swadaya.

(Wahid)


Selasa, 08 Mei 2018 18:43


TAGS:




Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya:

 

+