Kisruh Kabupaten Raja Ampat, Wakil Bupati Angkat Bicara (Part 2 - Habis)

Rabu, 06 Juni 2018 | 21:41 WITA

Kisruh Kabupaten Raja Ampat, Wakil Bupati Angkat Bicara (Part 2 - Habis)

Wakil Bupati Raja Ampat Manuel Piter Urbinas

MCWNews.com - WAISAI | Peliknya perseteruan antara Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati dengan Wakilnya Manuel Piter Urbinas juga membuat sistem pemerintahan di Kabupaten Bahari tidak berjalan dengan semestinya.

Kepada MCWNews Manuel Piter Urbinas menambahkan jika sistem pemerintahan saat ini sudah berjalan diluar koridor. Selain tentang pengambilan keputusan sepihak oleh “Sang Bupati” ada juga permasalahan terkait pengangkatan sejumlah pejabat yang dinilai tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

“Saya sangat sayangkan hal itu, karena masih banyak abdi negara yang lebih layak itu menempati posisi tersebut,” ujar Piter. 

Diketahui, pada bulan Maret 2018 lalu Bupati melakukan rotasi sejumlah pejabat tinggi pratama dan pejabat eselon II dilingkup kabupaten Raja Ampat. Diantaranya yang menjadi sorotan yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dijabat Abdul Samad Wajo, S.Sos, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dijabat Juariah Saifudin, SE dan beberapa pejabat setingkat kepala dinas lainnya. Mirisnya ada beberapa jabatan strategis setingkat kepala bidang yang dijabat oleh orang dekat Bupati yang notabene masih kerabat bahkan saudara Bupati AFU. 

“Saya sangat kaget mendapat kabar itu saat usai pelantikan, ini tentunya sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan pemerintahan, jangan sampai nanti masyarakat yang mendapat imbasnya,” imbuhnya.

Terkait dengan pernyataan Sekretaris Komunitas Masyarakat Anti Korupsi (KAMPAK) Papua, Johan Rumkorem, yang menyebut diduga adanya unsur kolusi terkait penempatan jabatan yang tidak sesuai itu. Bahkan KAMPAK Papua juga telah melaporkan sejumlah dugaan kasus korupsi yang ada di Kabupaten Raja Ampat.

Senada dengan Johan Rumkorem, Piter Urbinas juga mendukung agar isu rasuah yang ada di pemerintahan Kabupaten Raja Ampat segera diusut tuntas dan siapapun pelakunya harus ditangkap.

“Saya sependapat jika ada arah kesana (KKN) dan atas laporan tersebut dan harus diusut tuntas,” pungkasnya. 

Piter berharap sistem pemerintahan yang saat ini harus segera dirubah karena ini akan berdampak negatif dan menjadi preseden buruk bagi Kabupaten Raja Ampat kedepan. 

“Saya pikir sistem ini harus diubah, Bupati harus kembali ke koridor birokrasi pemerintahan yang benar, karena nanti seluruh masyarakat akan melakukan protes atas pemerintahan yang negatif ini,” pungkasnya.

(timmcwnews)

 

 


Rabu, 06 Juni 2018 21:41


TAGS:




Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya:

 

+