Diduga Banyak Perusahaan Tambang Tak Bayar Pajak, Kampak Papua Minta KPK Turun Tangan

Rabu, 13 Juni 2018 | 19:18 WITA

Diduga Banyak Perusahaan Tambang Tak Bayar Pajak, Kampak Papua Minta KPK Turun Tangan

Sekjen LSM Kampak Papua Johan Rumkorem

MCWNews.com - SORONG | Maraknya kasus korupsi di Provinsi Papua, Sekjen LSM Kampak Papua Johan Rumkorem meminta KPK serius sikapi kasus korupsi yang terjadi di daerahnya. Ia juga geram karena proses penegakan hukum di Papua belum maksimal dan serius untuk mengusut dugaan kasus rasuah itu.

“Kami sangat kesal dengan perilaku penegak hukum di tanah papua karena sampai saat ini tidak serius tangani  kasus korupsi di papua. Masyarakat sudah mengeluh dengan kondisi kemiskinan sekarang, mana penegak hukum, mana keadilan dan mana kesatuan NKRI,  kami sudah bosan dengan lembaga hukum di Papua,” ujar Johan melalui rilisnya yang dikirim via whatapps, Rabu (13/6/18).

Johan menambahkan, kasus korupsi tidak akan selesai karena masih banyak penguasa birokrat dan penguasa tambang di papua yang dilindungi oleh  penegak hukum di tanah papua.

“Barangkali (red, mungkin) penguasa dilindungi karena punya uang banyak atau diberi hadia berupa benda sehingga laporan masyarakat diabaikan, kami minta KPK segerah telusuri laporan masyarakat karena penegak hukum di papua tidak serius.

Faktanya, ketika saya  bersama teman-teman mendatangi lokasi tambang di sungai Musairo, ada banyak investor asing dari Tiongkok yang masuk menambang disana,” ungkap Johan.

“Kami melakukan investigasi di lapangan ternyata ini kelelaian pemprov papua, ada mafia tambang di musairo yang diloloskan oleh pemprov papua, apakah diberi suap sehingga diloloskan?” tanya johan.

Johan minta kepada pihak KPK segera panggil kedua perusahan tersebut dan selidiki Dinas pertambangan propinsi Papua karena diduga bermain mata terhadap kedua perusahan itu, sehingga memberikan ijin yang bertentangan dengan undang-undang nomor 11 Tahun 1967, UU nomor 4 tahun 2009, UU nomor 23 Tahun 2014 dan Permen ESDM nomor 43 tahun 2015.

“Saya kira memberikan IUP, Menetapkan WIUP dan Penerbitan IUP Produksi bisa saja berindikasi pada tindak pidana korupsi karena batas-batas  lintas wilayah penambangan bertolak belakang dengan wilayah penambangan di kabupaten, seperti sungai musairo,” kata Johan.

Pada prinsipnya pihaknya  tetap mendukung KPK untuk telusuri dugaan terjadinya Gratifikasi atau pencucian uang di wilayah penambangan tersebut, karena diduga PT Pasific Mining jaya dan Benliz Pasifik bersama Pemerintah Propinsi papua melanggar pasal 158, pasal 160 ayat 2 dan pasal 165 UU nomor 4 Tahun 2009.

Menurut hasil investigasi di lapangan, PT Benliz pasifik ini mempunyai 7 Perusahan yang beroperasi di tanah papua. Kalau mau dilihat, dari 7 Perusahan tersebut mempunya luas wilayah 297.000 Ha diseluruh tanah papua, sedangkan untuk produkasinya 260.400 Ha, ini lebih dari PT Freeport.

Luas wilayah penambangan PT FI 212. 950 ha, sedangkan untuk produksinya 10.000 ha. Melalui wawancara Kampak papua, FPKB dan bersama masyarakat dilapangan.

“Diduga kedua perusahan tersebut tidak membayar pajak senilai Rp 100 miliar, kok bisa ya? Sudah menambang dan produksi selama 5 tahun tetapi tidak membayar pajak, inikan aneh Yang anehnya, ketika kami melihat data lapangan dan data awal, ternyata ijin yang dikeluarkan pemprov papua hanya ijin eksplorasi sedangkan untuk ijin produksi tidak ada, kenapa ada produksi di lapangan, ini berate mafia besar yang masuk mengkeruk hasil bumi tanah wilayah adat. Kami lihat bahwa sudah ada niat jahat dari Pemprov Papua dengan Pengusaha tambang, jadi tidak ada kata terlambat untuk membongkar mafia tersebut,” ungkapnya.

Ia menambahkan jika Masyarkat sendiri sudah melaporkan ke Polres Nabire dan Polda Papua, malah sampai ke Dirjen Minerba, tetapi masih saja ada investor asing yang masuk ke lokasi penambangan.

“Ini ada apa? Kalau mau bangun papua itu serius, jangan gunakan kekuasaan untuk lindungi mafia tambang di papua. Kalau merasa papua ini milik Indonesia jangan bikin susah rakyat papua. Tolong hargai kami anak negeri yang punya tanah, agar hasil bumi ini dimanfaatkan untuk masa depan kami,” tegas johan.

(timmcwnews)


Rabu, 13 Juni 2018 19:18


TAGS:




Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya:

 

+