Terdakwa Korupsi berkeliaran, Kampak menduga Ada Indikasi Penyuapan Di PN Jayapura

Senin, 02 Juli 2018 | 05:31 WITA

Terdakwa Korupsi berkeliaran, Kampak menduga Ada Indikasi Penyuapan Di PN Jayapura

Kantor Pengadilan Negeri Kota Jayapura - Papua

MCWNews.com - JAYAPURA | Johan Rumkorem menduga ada indikasi Penyuapan yang dilakukan oleh Terdakwa kasus dugaan Tipikor APBD Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua, Thomas Alva Edison Ondy kepada pihak Pengadilan Negeri Jayapura. 

“Ini ada apa? terjadi proses Pembiaran bagi terdakwa untuk berjalan dan berangkat keluar kota Jayapura,” ungkap Sekjen Kampa, Senin (2/7/28).

“Terdakwa Thomas Ondi yang statusnya saat ini sebagai Tahanan Kota Jayapura kini berada di Biak Numfor, namun pihak Pengadilan Negeri Jayapura membiarkan hal tersebut,” tambah Johan 

Dengan Kehadiran Thomas Ondi di Biak Numfor, Johan menilai dia sebagai Provokator yang mengganggu jalannya proses Pilkada bahkan membuat pro kontra di kalangan Masyarakat. 

“ Namun nampak Pihak Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Biak Numfor sudah melaporkan hal tersebut kepada Pihak Penegak Hukum di Tingkat Provinsi tetapi tidak disikapi,” sesal Johan 

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Maka LSM Kampak pada hari Selasa yang akan datang pihaknya segera melayangkan Surat Kepada, Presiden Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial di Jakarta. 

“Selain itu kami segera akan mengirimkan surat izin melakukan aksi di Istana dan MA, dengan Meminta Presiden segera mencopot dan menberhentikan Kajati Papua dan Ketua PN Jayapura. Selain itu kami juga meminta KPK untuk memeriksa Pengadilan Tinggi Jayapura dan Hakim yang menangani kasus Korupsi Terdakwa Thomas Ondi,” ujar Johan 

Selaku Aktivis Anti Korupsi sangat menyayangkan dan menyesal melihat kinerja Pengadilan Negeri Jayapura yang bisa dikendalikan oleh Terdakwa kasus Korupsi yang telah dituntut 11 Tahun Penjara. “Pertanyaannya, Apakah Hukum di Republik ini sudah mandul? Apakah Institusi Hukum dan Aparat Hukum bisa dibeli dengan Rupiah? Apakah sudah tidak ada Keadilan di Negeri ini? 

Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo, lihatlah Permainan Aparat Hukum di Provinsi Papua yang tidak mampu menerapkan Hukum bahkan Melindungi koruptor kelas kakap,” imbuh Johan

Apabila belum juga adanya kejelasan dari pihak PN Jayapura, Johan mengancam akan mengelar aksi demo di istana menuntut keadulatan terkait perkara tersebut. “LSM Kampak akan terus bekerja memberantas korupsi di Negeri Cenderawasih Papua ini, sampai dengan tanggal 5 Juli 2018, tidak ada kejelasan Putusan dari Pengadilan Negeri Jayapura, terhadap terdakwa kasus korupsi Thomas Ondi, Maka kami akan duduki Istana Presiden,” tegas Johan 

Johan mengharapkan agar pihak PN Jayapura profesional dan jangan ragu-ragu dalam menangani kasus tersebut.  

“Ketua PN Jayapura, Jadilah Penegak Hukum yang Profesional jangan mau diperbudak oleh Para Koruptor. 

Koruptor menguasai dan mengatur Penegak Hukum di Pengadilan Negeri Jayapura Papua. Buka mata, Buka Hati, Buka Telingga, Dengarlah Rintihan Anak Negeri Papua,” pungkas Johan.

(timmcwnews)


Senin, 02 Juli 2018 | 05:31 WITA


TAGS:




Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya:

 

+