Andi Tjandra Tegaskan IMO-Indonesia Tetap Solid di Bawah Kendali Yakub dan Nasir

Selasa, 02 Oktober 2018 | 14:52 WITA

Andi Tjandra Tegaskan IMO-Indonesia Tetap Solid di Bawah Kendali Yakub dan Nasir

Dewan Pengawas IMO-Indonesia Tjandra Setiadji, SH, MH (kanan) saat bersama Mantan Wapres Tri Sutrisno (kiri) waktu beberapa saat lalu.

MCWNews -JAKARTA | Dewan Pengawas IMO-Indonesia, Tjandra Setiadji, SH, MH, yang akrab disapa Andy menegaskan IMO-Indonesia tetap solid, walaupun diterpa masalah internal organisasi, karena ada sekelompok "oknum" yang diduga telah melaksanakan "Munas" tapi hal tersebut tidak perlu disikapi secara serius.

“Hak mereka keluar dari organisasi, tetapi Munas mereka jangan sampai atas nama IMO-Indonesia. Itu saja harapan saya,” tegas Andy kepada MCW News, Selasa (2/10/2018).

Andy menegaskan bahwa legaslitas organisasi saat ini masih berada dalam kendali Ketua Umum Yakub F Ismail dan Sekretaris Jenderal M. Nasir Bin Umar, ini merupakan fakta yang tidak terbantahkan," katanya.

“Saya dapat laporan dari Ketum dan Sekjen IMO-Indonesia mendatangi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dijabat oleh Dr. Yasonna Laoly S.H., M.Sc pada Senin (1/10) dan terbukti bahwa keduanya masih sah sebagai pimpinan,” tambah Andy.

“Sehingga lucu jika ada Munas tanpa keduanya,” sergah Andy yang juga Presiden Suara Independen Rakyat Indonesia (SIRI).

Perbedaan pendapat menurut Andy suatu hal yang biasa dalam berorganisasi, tetapi jangan sampai karena berbeda lalu sembarangan mengambil keputusan. "Munas IMO-Indonesia oleh sebagian pengurus itu bisa melanggar hukum," tambah Andy.

Andy pun mempersilahkan apabila ada pihak-pihak yang tidak puas dengan organisasi IMO-Indonesia, untuk membentuk organisasi baru, tapi jangan menggangu organisasi yang sudah berjalan dengan baik.

Diberitakan sebelumnya, tepatnya di hari kesaktian Pancasila, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dijabat oleh Dr. Yasonna Laoly S.H., M.Sc sejak 27 Oktober 2014 itu, didatangi oleh DPP IMO-Indonesia, Senin 1/10/2018, tujuan mereka untuk menyampaikan surat dan legalitasnya terkait isu sebagian kecil pengurus yang menyelenggarakan "Munas" Ilegal, kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU)

Hal itu disampaikan Ketua Umum IMO-Indonesia, Yakub F. Ismail didampingi Sekertaris Jendral M. Nasir Bin Umar dalam rilisnya.

(timmcwnews)


Selasa, 02 Oktober 2018 14:52


TAGS:




Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya:

 

+