Bawaslu Maybrat Tolak Semua Permohonan Ferdinando Solossa

Rabu, 10 Oktober 2018 | 17:57 WITA

Bawaslu Maybrat Tolak Semua Permohonan Ferdinando Solossa

MCWNews.com - MAYBRAT | sidang ajudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu bawaslu kabupaten maybrat antara pemohon Ketua DPD Partai Golongan Karya, (Golkar) melawan termohon KPU kabupaten Maybrat, Rabu (10/10/2018).

Sidang ajudikasi yang dipimpin langsung oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat dengan anggota masing masing Samuel Way, SE Ketua dengan Anggota masing masing Topan Baho, dan Vores Sampe toding rigo.

Dijelaskan Topan Baho, selaku kordinator divisi Hukum tindakan dan penyelesaian sengketa pemilu, yang memimpin jalannya persidangan sengketa pemilu

menyatakan "permohonan termohon dalam hal ini KPU kabupaten maybrat diterima seluruhnya, sedangkan permohonan pemohon Ketua DPD partai Golkar dapat ditolak seluruhnya karena calon dari partai Golkar atas nama Ferdinando Solossa SE, terbukti dan sah sebagai ASN Negara pada kantor Bupati Maybrat.

Selain itu juga saudara Ferdinando masih menerima gaji sebagai ASN yang masih aktif berdasarkan keterangan para saksi.

Bawaslu memerintahkan KPU kabupaten maybrat untuk mematuhi keputusan yang berlaku.

Saat dikonfirmasi awak media ini kepada kuasa Hukum Pemohon Brodus menyatakan “kami selaku kuasa Hukum mematuhi hasil putusan dari Bawaslu Kabupaten maybrat terhadap Permohonan pemohon Ferdinando Solossa, SE yang ditolak seluruhnya.

Kami sayangkan bahwa sudara Ferdinando Solossa, sejak tahun 2013 itu diangkat sebagai Calon pegawai Negeri sipil (CPNS) di pemda Maybrat pada kantor sekretariat daerah.

Pada tahun 2014 Ferdinando Mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD kabupaten maybrat setelah mengundurkan diri sebagai CPNS, penerimaan gaji setalah mendapatkan surat pemberhentian resmi dari Bupati maybrat.

Selain itu juga pada tahun 2018 sudara Ferdinando Solossa kedapatan menerima gaji sesuai dengan apa yang disampaikan saksi.

Selaku kuasa Hukum berkordinasi dengan Pemohon sudara Ferdinando solossa terkait degan hasil putusan Bawaslu Maybrat apakah cukup disini saja atau dilanjutkan ke PTUN atau MK," pungkasnya.

(Charles)


Rabu, 10 Oktober 2018 17:57


TAGS:




Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya:

 

+