Bayi Dan Lansia Abad 19 Masuk DPT Pemilu 2019 Kota Jayapura

Kamis, 08 November 2018 | 07:46 WITA

Bayi Dan Lansia Abad 19 Masuk DPT Pemilu 2019 Kota Jayapura

Ketua Bawaslu Kota Jayapura, Rinto Pakpahan didampingi komisionernya Hardin Harlidin

MCWNews.com - JAYAPURA | Bawaslu Kota Jayapura menemukan Daftar Pemilik Tetap (DPT) pemilu Presiden dan Legislatif 2019 yang dikeluarkan oleh KPU Kota Jayapura bermasalah atau infalid.

Data invalid tersebut mencapai 10.044 DPT, meliputi  Nomor Kartu Keluarga (NKK) yang invalid mencapai 7.622 data. Selanjutnya NKK (Nomor Kartu Keluarga) yang berasal dari luar kota Jayapura sejumlah 1.269 data. Tempat tanggal lahir kosong atau tertulis ‘tidak ada’ sebanyak 710 data. Pemilih yang masih berumur di bawah 17 tahun sebanyak 210 data, dan umur antara 90 tahun sampai 125 tahun sebanyak 230 data.

Ketua Bawaslu Kota Jayapura, Rinto Pakpahan didampingi komisionernya Hardin Harlidin di Abepura mengatakan jika dari DPT bermasalah tersebut ada seorang bayi berumur 7 bulan masuk DPT, dan diduga ganjil dua orang lansia umur berabad-abad.

DPT yang berumur 7 bulan adalah EK, kelahiran Wamena tanggal 12 Mei 2018, dan alamatnya di Jayapura jalan Karya Tanah Hitam Abepura. Sementara dua lansia yang diduga sudah meninggal dunia adalah WW, kelahiran tanggal 22 Agustus 1897, alamat jalan Batu Kompleks Abe Indah. Dan LR, tanggal lahir 14 Juni 1893  warga jalan Kutilang Kali Acai Abepura.

"Terhadap temuan yang didapatkan dari hasil pencermatan tersebut, kami sampaikan KPU Kota Jayapura dengan rekomendasi untuk segera melakukan perbaikan terhadap DPT Pemilu 2019. Kalau bayi apakah saat input data salah atau bagaimana, sementara kalau yang lansia, harus dicek betul, apakah masih ada yang bersangkutan, karena memang kalau sudah almarhum kemudian tidak ada surat kematian, maka tidak tercover di Dukcapil,"kata Rinto, Rabu (7/11/2018).

Dijelaskan, selain dua orang lansia yang janggal, Bawaslu Kota Jayapura menemukan 200-an orang lansia berumur 90 - 125 tahun tercatat masuk DPT Pemilu 2019.

"Umur lansia itu ada 230 orang. Data ini harus di croscek. Memang kita berkewajiban melindungi hak pilih warga. Hanya saja harus dicroscek kembali. Dan harus ada singkronisasi antara data KPU, Dukcapil dan Bawaslu,"terangnya.

Selain data tersebut, Bawaslu juga menemukan adanya data ganda. Hasil pencermatan Bawaslu Kota Jayapura menemukan sebanyak 24.614 data ganda. Patokan kegandaan dilakukan terhadap elemen data NIK. Dari penelusuran data yang dilakukan Bawaslu Kota Jayapura, ditemukan dugaan adanya 17.063 ganda identik dengan kegandaan hingga mencapai delapan kali. Selain itu ditemukan juga NIK dengan penulisan nama yang berbeda-beda hingga 26 kali kegandaan.


Kamis, 08 November 2018 07:46


TAGS:




Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya:

 

+