Mantan Wagub Bali Jadi Tersangka Penipuan, Ini Kata Kuasa Hukumnya

Sabtu, 01 Desember 2018 | 16:05 WITA

Mantan Wagub Bali Jadi Tersangka Penipuan, Ini Kata Kuasa Hukumnya

Kuasa hukum Ketut Sudikerta, Togar Situmorang (tengah)

MCWNews.com - DENPASAR | Terkait penetapan tersangka mantan Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta oleh Ditreskrimsus Polda Bali atas dugaan penipuan dan penggelapan senilai Rp 150 miliar tanah Balangan Pecatu Kuta Selatan.

Sudikerta melalui kuasa hukumnya Togar Situmorang, mengungkapkan jika pihaknya hingga saat ini belum menerima surat yang telah dikeluarkan pihak Polda Bali.

"Hingga kini kami belum menerima surat pernyataan tersangka itu," kata Togar, Denpasar, Sabtu (1/12/2018).

Togar menerangkan jika surat yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian itu tidak semestinya menjadi konsumsi publik karena surat itu hanya untuk pelapor dan terlapor. Ia juga menduga ada kepentingan lain dibalik kasus hukum yang menjerat kliennya itu.

"Kami juga heran kenapa surat itu bisa menjadi viral, kami menduga ada indikasi lain dibalik kasus hukum, ini juga yang kami sayangkan, dan ini tentu sangat merugikan pak Sudikerta secara pribadi," imbuhnya.

Atas pemberitaan yang kini beredar tersebut pihak Sudikerta belum melakukan langkah hukum apapun, sebelum semuanya jelas.

"Kami akan tanyakan kepada Pak Sudikerta langkah apa yang akan ditempuh," pungkasnya.

Sebelumnya, Polda Bali melalui Subdit II Dit Reskrimsus dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) menetapkan mantan Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta resmi tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan, Jumat (30/11/2018) kemarin.

Ketua DPD Golkar Bali ini berstatus tersangka berdasarkan laporan PT Maspion Grup Surabaya. Sementara istrinya Ida Ayu Ketut Sri Sumiantini masih berstatus saksi dan tidak menutup kemungkinan bakal dibidik sebagai tersangka.

Berdasarkan data yang dihimpun, Dalam SP2HP yang ditandatangani Kasubdit II Dit Reskrimsus Polda Bali, AKBP Agung Kanigoro Nusantoro menjelaskan pasal sangkaan untuk politis Golkar ini. Diantaranya Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KHUP tentang pidana penipuan dan penggelapan, Pasal 263 ayat (2) KUHP tentang penggunaan surat palsu dan Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Kasus ini berawal tahun 2013 lalu saat Maspion Grup melalui anak perusahaannya PT Marindo Investama ditawarkan tanah seluas 38.650 m2 (SHM 5048/Jimbaran) dan 3.300 m2 (SHM 16249/Jimbaran) yang berlokasi di Desa Balangan, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung oleh Sudikerta.

Tanah ini berada di bawah perusahaan PT Pecatu Bangun Gemilang, dimana istri Sudikerta Ida Ayu Ketut Sri Sumiantini menjabat selaku Komisaris Utama. Sementara Direktur Utama dijabat Gunawan Priambodo. (timmcwnews)


Sabtu, 01 Desember 2018 16:05


TAGS:




Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya:

 

+