Polisi Tetapkan Kadishut Papua Tersangka Pemerasan

Rabu, 09 Januari 2019 | 10:45 WITA

Polisi Tetapkan Kadishut Papua Tersangka Pemerasan

Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Musthofa Kamal di Mapolda Papua

MCWNews.com - JAYAPURA | Direktorat Kriminal Khusus Polda Papua menetapkan Kepala Dinas Kehutanan Papua sebagai tersangka dugaan pemerasan kepada seorang pengusaha kayu di Provinsi Papua.

"JJO ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 seteleh penyidik Dit Reskrimsus Polda Papua telah memiliki bukti permulaan yang cukup dan pemeriksaan terhadap para saksi maka status JJO ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka," kata Kepala bidang hubungan masyarakat Polda Papua, Komisaris besar polisi Ahmad Musthofa Kamal, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/1/2019).

Kamal menambahkan, usai penetapan tersebut hingga kini penyidik belum melakukan pemeriksaan terhadap tersangka JJO, meskipun penyidik Ditreskrimsus Polda Papua telah melayangkan surat pemanggilan namun JJO tidak hadir.

Kasus ini bermula, tambah Kamal, JJO atau Jan Jaap Ormuseray diduga terlibat dalam perkara dengan tersangka FT yang ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 serta uang tunai senilai Rp 500 Juta.

Uang Rp 500 Juta bagian dari uang sebesar Rp 2.500.000.000,-(2,5 miliard) yang diminta FT untuk penyelesaian kasus pembalakan liar yang ditangani PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Dinas Kehutanan Provinsi Papua.

Saat dilakukan Operasi Tangkap Tangan oleh tim Saber Pungli Polda Papua FT mengaku sebagai orang suruhan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua dengan iming-iming akan membantu penyelesaian kasus.

"Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua dipersangkakan melanggar Pasal 55 KUHP terkait menyuruh melakukan tindak pidana," imbuhnya.

Untuk FT yang telah ditahan di Rutan Mapolda Papua dipersangkakan melanggar Pasal 368 dan Pasal 372 KUHP tentang Suap, dan Pasal 5, 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(timmcwnews)


Rabu, 09 Januari 2019 10:45


TAGS:




Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya:

 

+