Hemanus Sufi : SK Carateker DPD KNPI Tambrauw Jilid II Dianggap Ilegal

Sabtu, 19 Januari 2019 | 06:36 WITA

Hemanus Sufi : SK Carateker DPD KNPI Tambrauw Jilid II Dianggap Ilegal

Ketua carateker DPD KNPI Kabupaten Tambrauw, Hermanus Syufi

MCWNews.com- SORONG | Sekertaris Carateker Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tambrauw Hermanus Syufi anggap SK Carateker DPD KNPI Tambrauw Jilid 2 Ilegal. Hanya Oknum pengurus yang melakukan upaya di luar mekanisme organisasi atau AD/ART KNPI, ujar Hermanus kepada MCWNews.com di sorong, Jumat (18/01/19). 

Sementara DPD KNPI Provinsi Papua Barat sebagai penanggung jawab satu tingkat di atas carateker DPD II KNPI Kabupaten Tambrauw seharusnya, menjalankan fungsi dan tanggung jawab ini dengan konstitusi organisasi, akan tetapi DPD KNPI Provinsi justru memperkeruh situasi dengan melalaikan seluruh mekanisme organisasi, misalnya DPD I KNPI Provinsi dalam mengeluarkan atau menunjuk carateker tanpa melalui rapat harian ataupun rapat pleno DPD Provinsi hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dan mekanisme organisi sebesar KNPI, malahan SK DPD KNPI jilid 2 diserahkan di dalam ruang VIP bandara rendani manokwari, kami sangat kecewa sebagai carateker, karena kami sangat tidak dihargai. Kami Akan mengambil langkah tegas secara Kontitusi organisasi KNPI. 

Hermanus menegaskan bahwa sebagai carateker kami sudah jalankan amanah dari tahap kosolidasi hingga rapimda dan sementara mempersiapkan musda, akan tetapi kami masih terkendala oprasional musda untuk itu, kami masih menunggu bantuan pemerintah daerah di tahun ini guna membantu kami, demi menjalankan amanah organisasi sebagai carateker. 

Secara prosedur organisasi KNPI kami sudah menjalankan tugas :dan tanggung jawab kami sebagai carateker guna menjalankan musda hingga terpilihnya pengurus DPD KNPI Defenitif nantinya. Kalau pentahapan sudah di lakukan dan tinggal pelaksanaan musda kenapa harus bikin gaduh dengan penerbitan SK carateker baru..?? 

Secara Konstitusi KNPI, sangat tidak etis dan tidak logis. Kalau terkait status Thomas sebagai carateker yang di pandang lagi berhalangan tetap terkait status hukum, maka DPD I KNPI Papua Barat seharusanya tidak perlu menerbitkan SK carateker baru. Namun seharusnya membuat surat tugas guna menunjuk salah satu wakil ketua carateker atau pengurus carateker lain sebagai pejabat sementara guna meneruskan tugas dan kinerja carateker yang belum di tuntaskan sampai musda selesai. Sehingga tidak muncul kegaduhan baru.

(Charles)


Sabtu, 19 Januari 2019 06:36


TAGS:




Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya:

 

+