APBD 2019 Papua Barat Meningkat, Pemprov Berharap Serapan Anggaran Maksimal

Jumat, 25 Januari 2019 | 21:11 WITA

APBD 2019 Papua Barat Meningkat, Pemprov Berharap Serapan Anggaran Maksimal

Kepala BPKAD Provinsi Papua Barat, Abia Ullu

MCWNews.com - MANOKWARI | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat tahun 2019 dialokasikan sebesar Rp 8,6 Triliun, dana tersebut naik sekitar Rp 1 Triliun dari tahun 2018.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Abia Ullu mengungkapkan APBD Tahun 2019 meningkat karena adanya tambahan dari pendapatan pajak migas dari kementerian keuangan mencapai Rp 1 Triliun.

Meski begitu, alokasi anggaran infrastruktur mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu Rp 1,6 triliun di tahun 2018 dan Rp 1,4 Triliun pada tahun 2019.

Sedangkan untuk dana Otsus Papua Barat dialokasikan sebesar Rp 2,4 Triliun dengan postur 10 persen untuk pemerintah provinsi, 10% untuk kegiatan keagamaan, dan 80% ditransfer ke kabupaten/kota di provinsi Papua Barat.

Pemerintah Provinsi Papua Barat selain mengalokasikan dana pengembangan infrastruktur sebesar Rp 1,4 Triliun juga memproyeksikan 30% dari Dana Otsus untuk pendidikan yang mencapai Rp 200 miliar. Kemudian 15% dari APBD untuk alokasi dana kesehatan khususnya untuk pembangunan Rumah Sakit Rujukan yang rencana pada 2020 mendatang sudah bisa beroperasi.

Abia Ullu menambahkan, gubernur telah membagikan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) kepada 48 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemerintah Provinsi Papua Barat pada 31 Januari 2019 lalu.

"Kami sudah serahkan DPA kepada masing-masing OPD dengan tujuan setiap kegiatan tahun ini bisa berjalan lebih awal, jangan tunda - tunda lagi," kata Abia Ullu di Kantornya, Manokwari, Kamis (24/1/2019).

Pihaknya juga mengingatkan kepada seluruh perangkat daerah agar segera membuat jadwal kegiatan dan melakukan proses tender paling lambat pada Februari 2019 mendatang.

"Kita harus bergerak cepat, jangan ada lagi lelang yang terlambat, agar serapan anggaran pada tahun ini lebih maksimal," tambahnya.

"Harapan kami selain serapan anggaran pada 2019 ini meningkat, kami juga diminta untuk mempertahankan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sudah 4 tahun berturut - turut dari BPK," pungkasnya.(timmcwnews)


Jumat, 25 Januari 2019 21:11


TAGS:




Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya:

 

+