Tak Dapat Ganti Rugi, Masyarakat Palang Jalan Trans Papua Manokwari - Sorong

Sabtu, 23 Februari 2019 | 20:52 WITA

Tak Dapat Ganti Rugi, Masyarakat Palang Jalan Trans Papua Manokwari - Sorong

MCWNews.com - SORONG | Masyarakat adat pemilik ulayat marga momo Distrik Meyah, Kabupaten Tambrauw melakukan pemalangan jalan dan mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat beserta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XVII Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), PT. 84, dan PT. EXPRA segera menyelesaikan atau membayar ganti rugi atas kerusakan lahan dan hutan adat mereka yang di lintasi oleh jalan trans Papua Barat tersebut.

Tokoh pemuda Tambrauw, Willem mewakili marga momo mengatakan, Pemda Papua Barat, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN, belum memberikan ganti rugi usai pembongkaran lahan yang dijadikan jalan tersebut.

Proyek pengerjaan jalan yang di kerjakan PT. 84 dan PT. EXPRA dkk bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dan Kementerian PUPR itu dilakukan sejak tahun 2008.

"Kami telah melakukan kordinasi dan menyurati semua pihak berwenang dari DPRP Fraksi Otsus, MRP, Kementerian PUPR hingga Staf Ahli Kepresidenan Bidang Pertanahan, tetapi semua pihak ini tidak merespon," ujar Willem.

“Di tahun 2016 Kami sudah berupaya berkordinasih hingga menyurati secara resmi ke semua pihak guna mempertanyakan ini. Namun tidak ada jawaban, sehingga kami melakukan gugatan,” kata Willem kepada MCWNews.com di kantor LBH-Gerimis Sorong, Sabtu (23/2/2019).


Ia mengaku marga momo pernah beraudiensi dengan Pemprov Papua Barat. Namun hingga kini permintaan mereka tak kunjung direalisasi. Mereka bahkan mengancam pemalangan jalan jika permintaannya tak diindahkan. Maka dari itu, 22 Februari kamis pagi, mereka pun menggelar pemalangan yang bertempat di kali yai Distrik Meyah untuk meminta penyelesaian ganti rugi hak tanah dan hutan adat yang telah rusak.

"Kami Sangat menyayangkan seorang oknum ASN yang pernah menjabat kepala distrik meyah dan saat ini statusnya sebagai kepala dinas pertanian Kabupaten Tambrauw, sepihak tanpa berkordirnasi dengan kami marga momo pihak pemilik hak ulayat tanah adat, dengan sengaja telah melakukan pembongkaran palang, dengan menggunakan satu buah mesin sensor, sembari Willem menegaskan kepada oknum tersebut agar sesegerah mungkin meminta maaf kepada marga momo dan juga publik untuk membicarakan persoalan ini," tegas Willem.

Sementara itu Kepala BPJN Wilayah XVII Ir. Satrio Sugeng Prayitno M.M Saat diKonfirmasi media ini, lewat Via Whatssap pribadinya, Satrio hanya menayakan lokasi tempat pemalangan tersebut.

(Charles Imbiri)


Sabtu, 23 Februari 2019 20:52


TAGS:




Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya:

 

+