Dugaan Korupsi Pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji Malteng

Minggu, 10 Maret 2019 | 15:16 WITA

Dugaan Korupsi Pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji Malteng

MCWNews.com - MASOHI | Diduga ada permainan “busuk” pada proyek pembangunan Balai nikah dan manasik haji di kecamatan leihitu barat,kabupaten Maluku tengah,hingga tercium aroma korupsi pada proyek yang dianggarkan melalui Dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) itu.

Informasi yang dihimpun media ini, proyek tersebut dianggarkan pada tahun 2018 lalu. Proyek tersebut mulai dikerjakan pada tanggal tujuh September 2018. Dengan kalender kerja selama 90 hari kerja.

Sumber terpercaya media ini menyatakan. Proyek tersebut sebenarnya kalau dilihat sesuai kalender kerja,semestinya sudah selesai pada desember 2018. Namun,hingga kini proses pembangunan kedua kantor itu,belum mencapai 50 persen. Padahal sudah melewati kalender kerja.

Sumber yang enggan namanya dipublikasikan itu menambahkan, proyek tersebut masih mandek hingga sekarang. Menurutnya dalam tahapan pengerjaannya, sudah dua kali pencairan. Namun dirinya tidak mengetahui berapa besar anggaran yang telah dicairkan dalam dua tahapan pencairan itu. Belum lagi ada pencairan awal sebesar 30 persen diluar dua kali tahapan pencairan sesudahnya. Yang mana pencairan awal itu diperuntukan untuk tahapan awal pengerjaan.


Menanggapi isu tersebut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah, Drs. Japri Kabalmai, ketika dikonfirmasi media ini di kediaman dinasnya, Sabtu kemarin mengatakan, berdasarkan laporan yang diterimanya dari pengawas lapangan, menyebutkan jika proyek tersebut dikerjakan sudah sesuai dengan annggaran yang telah dicairkan, karena realisasi pekerjaan sudah mencapai 45 persen.

Meski demikian dirinya juga mengaku jika pihaknya sudah berupaya mengejar target pekerjaan selesai sesuai kalender kerja yang ditentukan dalam draft proyek. Namun, hingga tiga kali pencairan realisasi masih jauh dari harapanya selaku Kuasa Pengguna Anggaran KPA.

“Jadi ini kan dari Pengawas Lapangan, kemarin kan sesuai dengan itu sudah mencapai 45 % (Progresnya sudah mencapai 45 %) lalu karena kita kejar, kan terakhirnya desember kemarin, makanya setelah itu bendahara dan PPK dan Kepala Seksi dan saya sebagai KPA Pertimbangan kita yaitu mengejar waktu dengan 3 bulan itu, makanya kita paksakan cair untuk segera diselesaikan, tapi kenyataannya sampai sekarang dilapangan setelah dana dicair mereka belum selesaikan,”terang Japri, kepada media ini dikediaman dinasnya, Sabtu siang kemarin.

Ditanya terkait kebijakan pencairan selama dua kali itu sendiri atas kebijakan siapa, dia menjelaskan, pada pencairan pertama, direalisasikan sebesar 30 persen untuk pembangunan vondasi, serta bahan pendukung lain seperti kayu, besi, dan batako. Pada pencairan pertama, kontraktor pembangunan kedua bangunan kantor itu yang datang langsung melakukan pencairan.

Namun lagi-lagi kata dia, setelah pencairan yang dilakukan sebesar 70 persen pada termen kedua, realisasi di lapangan belum juga menunjukan perkembangan yang sesuai dengan besar anggaran yang telah dicairkan itu. Tidak dijelaskan berapa besar nominalnya, namun dia memastikan jika pencairannya sudah mencapai 70 persen.

“Panjar 30 %) untuk pembuatan vondasi, stelah itu ketika kasih naik tiang dan batako selesai, kita Pencairan Tahap Pertama untuk memacu pekerjaan dilapangan, karena kontraktor sendiri datang, jadi waktu itu dengan PPK langsung dicair itu,” jelas Japri.

“Ternyata setelah selesai pencairan 70 % (Termen kedua itu) kita pencairan, kondi dilapangan tidak jalan, sementara dari Pusat minta Foto, kita kemarin kan berangkat ke Jakarta, saya sama kepala bidang bimas islam ke Jakarta, karena diantara pembangunan kantor urusan agama (KUA) berapa provensi itu, termasuk Maluku yang bermasalah, sehingga kita bawa gambarnya ke Jakarta, kita foto bangunan fisik itu baru cor reng balak,” tambah Japri.

Atas dasar itu, dirinya mengaku jengkel dengan sikap kontraktor pembangunan kedua kantor di kecamatan leihitu barat itu. Dirinya bahkan sudah berusaha mengkomunikasikan masalah tersebut ke pihak kontraktor. Namun upayanya itu nihil hingga kini. Pasalnya beberapa kali dihubungi via seluler baik melalui telepon maupun SMS, tidak gubris samasekali oleh kontraktor tersebut.

“Jelas bahwa saya selaku KPA saya juga sangat jengkel dengan sikap pemborong itu, kenapa,  saya telepon telepon tapi tidak pernah angkat angkat hp,, saya sms juga tidak pernah balas, sampai saya sms yang kasar-kasar tapi dia tidak balas, jadi kita ini mengemis terhadap pemborong, loh kita punya uang, mereka menang tender sesuai dengan ketentuan 90 hari harus selesai tapi kenyataan dilapangan seperti itu,” ujar Japri dengan nada kekesalannya.

Dia juga menambahkan jika terkait permintaan kontraktor untuk dilakukan pencairan 70 persen itu lewat surat pernyataan. Permintaan penambahan pencairan itu dilakukan dengan alasan pihak cv cicilya sedang mengalami masalah keuangan. Sehingga dilakukan pencairan. Dan itu atas dasar kajian dan pertimbangan PPK dan KPA.

“Dari kontraktor ke ppk selanjutnya PPK melaporkan kepada KPA dengan progres sehingga pencairan dapat dilakukan (PPK ke KPA melalui laporan, jadi KPA tidak lihat fisik) PPK buat laporan dan di saksikan pengawas lapangan diserahkan ke KPA Pada dana 70 % dicair, KPA tinjau lapangan, nyatanya pekerjaan baru 45 %,” jelas dia menambahkan.

Atas masalah tersebut, dirinya bahkan sudah menerima instruksi dari pihak kementerian agama RI di Jakarta. Untuk segera mengambil langkah langkah hukum, guna memproses masalah tersebut ke lembaga hukum terkait, sperti kepolisian, maupun kejaksaan setempat.

“Jadi kemarin petunjuk dari Kementrian Agama Republik Indonesia harus dibawa ke rana hukum, ke pengadilan., setelah kita koordinasi dengan pak kakanwil, kakanwil panggil kontraktor sama tenaga tukang, semua dipanggil,” pungkasnya.

(Kang Joe)


Minggu, 10 Maret 2019 15:16


TAGS:




Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya:

 

+