Jalan Terjal Jokowi Diperiode ke-2

Minggu, 10 Maret 2019 | 23:02 WITA

Jalan Terjal Jokowi Diperiode ke-2

Melihat peta politik jelang pencoblosan suara 17 April mendatang, barangkali Jokowi bisa menjadi kampium dalam ajang pilpres 2019. Ini dibuktikan dengan hasil survei yang dirilis SMRC, menempatkan Jokowi unggul 54,9 persen dan Prabowo 32,1 persen. Paling tidak, Jokowi bisa unggul sekitar 6-8 persen. 

Namun ke depan akan banyak jalan terjal yang akan dilaluinya. Jalan terjal ada akan dihadapi seperti Jokowi mulai dari pelunasan utang sampai perbaikan ekonomi, tenaga kerja hingga human resources (sumber daya manusia) dan pengelolaan natural resources (sumber daya alam).

Membangun infrastruktur adalah langkah yang baik, tapi perlu juga diimbangi dengan perbaikan kualitas SDM. Indeks pembangunan manusia (IPM) kita tak terlalu baik tahun 2017 berada pada peringkat 113 dari 188 negara. Dan dan tahun 2018 di posisi 108 dari 187 negara di Indonesia. 

Dalam 4 tahun kepemimpinannya, Jokowi telah membangun 616 Km jalan tol di pulau Jawa, 3432 jalan nasional dan 941 jalan tol. Ini prestasi luar biasa. Belum lagi dana desa yang digelontorkan dari APBN yakni Rp 2440 triliun tahun 2019 maka alokasi ADD sebesar Rp70 Triliun, pada 2018 lalu Rp60 triliun, 2016 Rp46,9 triliun.

Tapi hati-hati juga dengan permainan negara pemberi pinjaman. Misalkan, total nilai proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung sebesar USD5.5 miliar. Jika dirupiahkan dengan kurs Rp13.600 per USD, diperoleh nilai Rp74,8 triliun rupiah.

Sebesar 75 persen dari biaya ini adalah pinjaman dari Bank Pembangunan China (CDB). Sisanya sebesar 25 persen (Rp18,7 triliun) harus disediakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China. Nah perlu juga dihat apa benefit and advantage (manfaat dan keuntungan  proyek ini). Dalam dunia bisnis untung-rugi perlu dipikirkan.

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), keterlibatan warga desa penting dalam pengawasan dana yang dibagikan ke 34 provinsi, 508 kabupaten/kota, hingga 74.957 desa.

Tapi persoalnnya dana sebesar itu, harus dibarengi dengan penurunan kemiskinan. Data BPS pada September 2018 angka kemiskinan 9,66 persen. Dengan dana desa yang fantastis maka angka kemiskinan kita bisa tembus 5 persen.

Ukuran keberhasilan suatu negara bukan hanya dilihat dari IPM, ada pula economic of growth (pertumbuhan ekonomi), taraf hidup dan income (pendapatan) masyarakat Indonesia. 

Jokowi mau tidak mau harus menetapi janjinya, tapi untuk homeless dan stateless perlu juga diperhatikan di perbatasan Filipina dan Indonesia yakni Talaud, ada ratusan ribu penduduk tanpa warga negara. Pemerintah harus turun tangan. Begitu ide yang irasional Pemerintah akan  memberikan gaji kepada pengganguran. 

Total jumlah angkatan kerja tahun 2018 menurut BPS, naik sebanyak 2,39 juta dari Februari 2017 menjadi 133,94 juta jiwa, dengan jumlah pengangguran sebanyak 6,87 juta dan yang bekerja sebanyak 127,07 juta jiwa. Angka ini cukup besar jika pemerintah menggaji mereka.

Saya sepakat dengan Wapres JK dimana Indonesia belum bisa menerapakan hal itu.

Berbeda dengan 5 negara yang yang menerapkan yakni Swedia, Malta, Arab Saudi, Irlandia serta Finlandia. Pantas saja, alasannya negara-negara ini hidupnya sudah makmur.

Misalkan, Finlandia menjadi negara pertama Eropa yang membayar pengangguran secara cuma-cuma. Pengangguran di Finlandia bisa mendapat uang bulanan sekitar 697 euro atau sekitar Rp 11,1 juta belum termasuk pajak yang harus dibayarkan. Jumlah tersebut bisa berbeda jika ia sudah memiliki anak.

Begitu pula dengan tax atau pajak perlu di perkuat lagi kalau tidak akan sulit, untuk menuju ke negara Industri saya kwatir. Jangan sampai tax amnesty hanya isapan jempol. 

Menurut saya Indonesia bukan industrial country (negara industri) tapi agricultural country (negara agraria dan pertanian).

Berbeda dengan Jepang, Korea,Taiwan bahkan Cina. Program 4.0 yang digaungkan, star-up sampai unicorn kita masih kalah kelas.

Presiden Jokowi lebih baik  memperkuat sektor pertanian, kelautan dan perkebunan dan perdanganan. Biar tembus pasaran dunia.

Untuk sektor pertanian masih belum optimal karena stok pangan kita masih belum terjamin padahal laporan di Bulog 2018 lalu ada 2,4 juta ton beras tapi pemerintah masih mengimpor 2 juta ton beras. Padahal pada 1984 lalu kita sempat jadi  swasembada pangan. Kita punya stok 2 juta ton di gudang. Padahal 2015 kita mengimpor hanya 1 juta ton.

Selain itu, sektor kelautan kita cukup besar tapi 2018 kita baru sumbang 30 persen Gross Domestic Product (GDP). Padahal potensi pendapatan di laut mencapai 1,3 triliun dolar AS pertahun.

Pada kuartal ke-III 2018 lalu pedapatan di laut hanya 7,11 persen. Padahal Indonesia memiliki laut yang luas dan 17.499 pulau dari Sabang hingga Merauke. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km2 yang terdiri dari 2,01 juta km2 daratan, 3,25 juta km2 lautan, dan 2,55 juta km2 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Sementara, sektor pendidikan dan kesehatan lebih menjadi skala prioritas. Pada tahun ini anggaran pendidikan cukup besar Rp 497,9 triliun nyaris tembus Rp500 triliun. Tapi kualitas pendidikan kita masih jauh. Peringkat universitas kita saja hanya mampu masuk 200 besar dunia.

Di Asia saja, Universitas Indonesia
hanya bisa tembus diperingkat 54, tahun lalu 54. Institut Teknologi Bandung bertengger diposisi 73 Asia, tahun lalu 65. Sedangkan, Universitas Gadjah Mada
masuk dalam peringkat 74 Asia, tahun lalu 85.

Dalam daftar peringkata dunia QS World University Ranking, Universitas Indonesia (UI), di posisi 292, Institute Teknologi Bandung (ITB), di posisi 359 dan UGM peringkat 391 dunia.

Dengan anggaran sebanyak itu, setidaknya UI bisa tembus 100 besar dunia.

Untuk 5 persen anggaran Kesehatan dari APBN yakni Rp 121,9 Triliun. Tapi BPJS masih belum optimal. Lantaran Rp73 triliun dana BPJS diinvestasikan ke infrastruktur. 

Goverment policy (kebijakan pemerintah) harus berupaya menjaga inflasi pada rentang 3,5% plus minus 1%.

Pasalnya, tingkat inflasi yang rendah tidak hanya didorong perekonomian domestik menjadi lebih efisien dan berdaya saing tetapi juga menjamin kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Sementara, pertumbuhan volume perdagangan dunia baik ekspor dan impor tidak akan tumbuh tidak setinggi tahun sebelumnya dan ini merupakan challange atau tantangan dalam kinerja ekspor di samping perlunya diwaspadai kebijakan proteksionisme. Maka perlunya menargetkan pertumbuhan ekspor dan impor mendatang masing-masing 6,6% dan 7,4%.


Jerry Massie Direktur Kebijakan Publik Indonesian Public Institute (IPI)


Minggu, 10 Maret 2019 23:02


TAGS:




Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya:

 

+