Penanganan 10 Danau Kritis Jadi Prioritas Nasional

Rabu, 27 Maret 2019 | 16:37 WITA

Penanganan 10 Danau Kritis Jadi Prioritas Nasional

MCWNews.com - JAKARTA | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak tahun 2016 secara bertahap telah melaksanakan kegiatan revitalisasi 10 danau dari 15 danau kritis yang menjadi prioritas nasional untuk ditangani. Revitalisasi danau bertujuan untuk mengembalikan fungsi alami danau sebagai tampungan air melalui pengerukan, pembersihan gulma air/eceng gondok, pembuatan tanggul, termasuk penataan di kawasan daerah aliran sungai.

Sepuluh danau yang sedang ditangani oleh Kementerian PUPR, yakni Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Maninjau di Sumatera Barat, Danau Kerinci di Jambi, Danau Rawa Pening di Jawa Tengah, Danau Kaskade Mahakam di Kalimantan Timur, Danau Tondano di Sulawesi Utara, Danau Limboto di Gorontalo, Danau Tempe di Sulawesi Selatan, Danau Poso di Sulawesi Tengah, serta Danau Sentani di Papua.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dalam penyelamatan danau kritis di Indonesia ditempuh melalui kegiatan struktural dan non struktural. Keduanya membutuhkan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, akademisi, komunitas, dan masyarakat. Salah satu upaya memperkuat sinergi dilakukan penandatangan nota kesepahaman tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional yang dilakukan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Selasa (26/3/2019).

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Pariwisata.

Hal ini diikuti juga dengan penandatangan komitmen bersama oleh para gubernur dan bupati dimana lokasi danau berada, diantaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Sulawesi Selatan HM. Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, dan Wagub Sumatera Barat Nasrul Abit.

“Sebelumnya kami merasa sendiri. Meskipun yang lain juga sudah kerja, tapi belum terkoordinir. Dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman ini, kita akan keroyok bersama. Konsep program Citarum Harum bisa dipakai sebagai model kolaborasi dimana Komando oleh Pak Gubernur. Nanti seluruh Kementerian terkait, TNI, dan Polri akan mendukung,” kata Basuki.

Dalam nota kesepahaman tersebut, terdapat empat hal yang disepakati. Pertama, melaksanakan penyelamatan danau prioritas nasional dengan mengacu kepada Rencana Pengelolaan Danau Terpadu yang telah disusun bersama dengan para pihak sejak 2018.

Kedua, mengintegrasikan penyelamatan danau prioritas nasional ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis masing-masing kementerian/lembaga dan rencana tata ruang. Ketiga, melaksanakan kerja sama dengan para pihak untuk mewujudkan danau prioritas nasional yang sehat dan lestari. Keempat, mendukung penyusunan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait penyelamatan danau prioritas nasional.

Turut mendampingi pada acara penandatanganan tersebut, Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Sudirman, Kepala Pusat Bendungan Ni Made Sumiarsih, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.(*)


Rabu, 27 Maret 2019 16:37


TAGS:




Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya:

 

+