Sejumlah Aktivis Kritisi Dugaan Politik Uang Saat Pemilu 2019

Rabu, 01 Mei 2019 | 17:11 WITA

Sejumlah Aktivis Kritisi Dugaan Politik Uang Saat Pemilu 2019

MCWNews.com - KENDAL | Lembaga swadaya masyarakat Jaringan Aktivis dan Rakyat Kendal (JARAK) melakukan klarifikasi terkait dugaan politik uang dalam pemilu serentak 17 April lalu. Koordinator JARAK, Abdulrokhim mengungkapkan maksud kedatangannya ke Kantor Bawaslu untuk memastikan apakah lembaga pengawas pemilu itu benar-benar bekerja dalam melaksanakan tugasnya.

"Kami hanya mengklarifikasi adakah ada temuan money politik di Kendal, karena Bawaslu selaku pengawas pemilu harus bekerja untuk memberantasnya. Apalagi Anggota Panwas sampai ke Desa, Masak nggak ada yang ketangkap," kata Abdulrokhim di Kendal, Rabu (01/05/2019).

Pihaknya juga memantau pelaksanaan pemilu legislatif lalu banyak calon legislatif disinyalir melakukan politik uang.

"Kami sampai ke Desa-desa, dan mendapat informasi dugaan Politik uang semakin marak, makanya Kami mengklarifikasi ke Bawaslu, karena jika Para Caleg tersebut terlibat Politik Uang. Maka bisa tidak sah dilantik jadi dewan," imbuhnya. 

Senada juga disampaikan Ketua GRPK Kendal, Imam Subagyo yang menuntut agar Bawaslu berani bertindak untuk memberantas Politik Uang dan segera memeriksa Para Caleg yang terindikasi melakukan Politik Uang.

"Kami ada bukti rekamannya, kalau para caleg diduga melakukan poltik uang. Ini khan tidak jujur dan dapat merusak proses demokrasi," ujarnya. 

Terpisah Aktivis Kendal lainnya, Unggul, justru meminta Bawaslu agar bertindak profesional dalam melakukan tugasnya.

"Bawaslu masak tidak menemukan politik uang, kemarin saya di Desa Bulu Gede ada caleg tidak dikenal Masyarakat disana. Malah banyak pemilihnya dan ternyata ada yang pakai Politik Uang," ujarnya.

Sementara itu Staf Bawaslu Kendal, Bakhrul Amin hanya mampu menerima masukan  dari Para Aktivis Kendal untuk dilaporkan ke Pimpinannya, "Ya nanti akan kami sampaikan ke Pimpinan, Karena saat ini ada yang tugas luar dan masih rapat di KPU," ujarnya. 

Dalam Pantauan Media ini, memang pada penyelenggaraan Pileg 2019 di Kabupaten Kendal isu adanya dugaan politik uang semakin marak yang diduga melibatkan hampir semua Caleg yang diprediksi akan menduduki kursi Dewan yang kisarannya senilai Rp 30 ribuan hingga Rp 150 ribuan sesuai dengan tingkat persaingan antar caleg di Daerah Pemilihan Masing-masing. Dan jika benar Politik Uang ini banyak melibatkan para caleg guna mendulang suaranya untuk duduk di Kursi Dewan, maka hal itu telah mencedarai Demokrasi.

"Kami minta segera Audiensi dengan Pimpinan Bawaslu untuk, membahas hal ini sebelum tanggal 5 Mei 2019, ini kan rusak dan awal dari Korupsi," pungkas Imam Subagyo.
(Lendra)


Rabu, 01 Mei 2019 17:11


TAGS:




Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya:

 

+