Berikut Isi Kesepakatan Teminabuan Pimpinan Daerah Se-Papua Barat

Rabu, 01 Mei 2019 | 18:02 WITA

Berikut Isi Kesepakatan Teminabuan Pimpinan Daerah Se-Papua Barat

MCWNews.com - TEMINABUAN | Pertemuan gubernur dengan bupati dan walikota se-provinsi Papua Barat dalam rapat kerja tahunan membahas sebelas poin penting diantaranya Evaluasi terhadap Guru Honorer SMA/SMK yang akan dikembalikan ke kabupaten dan kota.
 
Kemudian penyelesaian ganti rugi tanah SMA/SMK dibawah Tahun 2017 sebelum penyerahan P3D bidang pendidikan dari kabupaten/kota ke provinsi menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah kabupaten dan kota.

Poin ke 3 yaitu penyelesaian batas administrasi pemerintahan antar kabupaten dan kota bagi yang belum selesai, selanjutnya akan dilakukan pertemuan kembali antara kabupaten dan kota yang segmen batasnya belum ada Berita Acara Kesepakatan, setelah Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk pengaturan jadwal fasilitasi pertemuan Bupati dan Walikota.
 
Poin empat disepakati juga terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Barat dan Kabupaten/Kota yang masih rendah.

Dalam point berikutnya menjadi perhatian juga adalah Pemberdayaan Pengusaha Orang Asli Papua. Tidak kala pentingnya dengan poin lainya yaitu pendataan OAP (Sensus OAP) kiranya ada komitmen bersama untuk waktu pelaksanaan dan pembiayaan, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk melakukan Pendataan Orang Asli Papua (Sensus OAP) yang akan dimulai pada Tahun 2020 termasuk pembiayaan,sedangkan format sensus akan dikoordinasikan dengan BPS dan disiapkan oleh Pemerintah Provinsi untuk keseragaman, namun apabila ada daerah yang sudah melakukan pendataan, tetap melanjutkan dan datanya akan disinkronkan dengan data sensus Tahun 2020 dan akan ditetapkan dengan Perdasus.

Pada poin yang ke 7 disepakati bahwa Perbaikan kualitas dan peringkat laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) kabupaten, kota dan provinsi,Bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota akan meningkatkan perhatian terhadap penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan di review oleh Inspektorat Provinsi, Kabupaten dan Kota paling lambat setiap akhir Bulan Februari, dan diserahkan secara berjenjang sebelum tanggal 30 Maret untuk dievaluasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan peringkat LPPD Kabupaten, Kota dan Provinsi.
 
Di point selanjutnya menyepakati  Bangun komitmen bersama Gubernur, Bupati dan Walikota tentang Papua Barat tanpa miras – narkoba - lem aibon - kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak.

Disepakati  juga dalam point lainya adalah perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Universitas Papua dan Universitas Indonesia tentang Pembinaan dan Pengampuan Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Papua, oleh Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia,

Tidak kala pentingnya dengan  point selanjutnya adalah  dengan  merencanakan Pembangunan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia (P2SDM), kerja sama dengan PT. Petrotekno di Kabupaten Manokwari Selatan, Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Pemerintah Pusat mendukung melalui penyediaan anggaran masing-masing dengan total sebesar Rp. 145 miliar.

Dan dalam point terakhir menetapkan Kepatuhan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh KDH/WKDH, ASN/PNS yang wajib lapor di Provinsi Papua Barat masih rendah, sebagaimana data kepatuhan pelaporan LHKPN per tanggal 24 April 2019 oleh KPK,  Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota akan menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2018 bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pejabat/ASN yang wajib lapor di masing-masing daerah paling lambat bulan Juni Tahun 2019.

Dalam kesepakatan Teminabuan ini dibacakan dalam Forum dalam acara penutupan raker Bupati Walikota Papua Barat  bertempat diaula Hotel Mratuwa Teminabuan (30/04) yang ditanda tangani oleh Gubernur Provinsi Papua Barat Drs.Dominggus Mandacan, Wakil Gubernur Papua Barat Mohammad Lakotani,SH bersama Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota Seluruh Papua Barat disaksikan peserta Raker.
(timmcwnews)


Rabu, 01 Mei 2019 18:02


TAGS:




Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya:

 

+