Dugaan Pungli Soal Izin Lingkungan, Poldasu Diharap Turun Tangan

Kamis, 02 Mei 2019 | 10:39 WITA

Dugaan Pungli Soal Izin Lingkungan, Poldasu Diharap Turun Tangan

Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Deliserdang, Sumatera Utara dan Kadis Lingkungan Hidup.

MCNews.com - MEDAN | Dengan banyaknya dugaan kejanggalan dan ketidak beresan dalam hal birokrasi dan alur pengurusan izin dan beberapa kelengkapan dokumen sebagaimana yang ideal digunakan para pengusaha khususnya di Kab. Deliserdang, Sumut, proses pengurusan izin di Dinas Lingkungan Hidup Deliserdang perlu dipertanyakan dan dilakukan lidik secara intens dan akurat, 

Izin lingkungan yang diperlukan dalam usaha dilingkungan hidup merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha kegiatan antara lain adalah ijin perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup (PPLH) .

Setiap usaha yang akan dibangun wajib memiliki ijin lingkungan baik berupa AMDAL, RP dan RKL dan SPPL sesuai UU Lingkungan Hidup yang tertuang pada pasal 2 PP 27 Tahun 2012, yang mana pengurusan izin ini sangat berhubungan erat dengan instansi teknis di dinas lingkungan hidup.

Namun sangat disayangkan pada kenyataannya bahwa dalam hal birokrasi atau flow proses dalam pengurusan ini sangat “sarat” atau terindikasi adanya “pungli“ terkoordinir antara masyarakat (pengurus izin) dengan pihak oknum dinas lingkungan hidup khususnya di wilayah Kab. Deliserdang, Sumut.

Dugaan ini sangat menguatkan aktivitas ini dimana saat wartawan melakukan konfirmasi dan investigasi kepada salah seorang berinisial A yang ditemui saat sedang dalam proses pengurusan Ijin tersebut. Sebut saja “CV. ABC“ mengatakan bahwa,“saya sangat pusing dalam mengikuti birokrasi  di dinas lingkungan hidup ini, sudahlah proses lamanya minta ampun dalam pengurusan ditambah lagi biaya untuk pengurusan hampir mencapai 40 jutaan dan itu saya berikan ke salah seorang yang mengaku ajudan Kadis lingkungan hidup berinisial Ash", kata A dengan nada kesal sembari mengerutkan keningnya.

Melihat kondisi ini, beberapa aktivis melakukan konfirmasi ulang pada hari Selasa  (30/04/2019) sekira pukul 14.30 Wib untuk memastikan dan meminta penjelasan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup sebagai bentuk  “informasi berimbang”  yang ditujukan langsung kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Deliserdang, Hartini Marpaung di ruang kerjanya.

Hartini menerangkan dan memberikan tanggapan dengan tegas katanya, "saya siap bertanggungjawab secara hukum jika ada diantara anggota saya atau oknum dinas lingkungan hidup yang berani melakukan tindakan melanggar hukum seperti pungli yang bapak jelaskan itu."

Namun kenyataannya Hartini tidak dapat mengelak dan menepis kenyataan dan kondisi dilapangan memang sedang dan terus terjadi yang mana telah terjadinya birokrasi yang salah mengarah praktek pungli (pungutan liar) selama masa kepemimpinannya di dinas tersebut.

Menanggapi keadaan yang buruk hal ini membuat Ketua (LI-TPK ANRI) Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara RI Bambang, S, SH yang didampingi Ketua LKLH (Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup) Sumut Indra Mingka, kepada wartawan pada hari Rabu  (01/05/2019) menyatakan sangat kecewa dan keberatan atas flow proses yang sarat pungli ini.

Bambang S, SH dengan tegas mengatakan, "acapkali realita di lapangan ditemukan bahwa dengan ketidaktahuan masyarakat yang ada dalam flow proses pengurusan izin di Dinas Lingkungan Hidup tersebut menjadikan ajang “modus pungli” oleh pihak oknum Dinas."

Melihat semuanya ini, Bambang S, SH dan Indra Mingka mendesak agar Bupati Deliserdang Ashari Tambunan dan juga Poldasu selaku aparat penegak hukum agar menindak tegas para pelaku pungli. 

"Kalau perlu Bupati Deliserdang segera mencopot Kepala Dinas Lingkungan Hidup Deli Serdang karena diduga kuat oknum anggota yang dipimpinnya sudah banyak meraup uang atas birokrasi terkoordinir ini yang mana tentunya akan membuat semakin merosotnya citra, marwah dan nama baik Kab. Deliserdang dimata masyarakat dan para pengusaha", Tegas Bambang S, SH dan Indra Mingka.  (Edward)


Kamis, 02 Mei 2019 10:39


TAGS:




Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya:

 

+