Bupati Batang Tutup Pertambangan Tidak Berizin

Minggu, 26 Mei 2019 | 10:32 WITA

Bupati Batang Tutup Pertambangan Tidak Berizin

Bupati Kabupaten Batang, Jawa Tengah Wihaji, S.Ag, M.Pd

MCWNews.com - BATANG|Bupati Kabupaten Batang, Jawa Tengah Wihaji, S.Ag, M.Pd dengan tegas menutup semua usaha pertambangan yang tak berizin di daerahnya sebagaimana melalui suratnya bernomor: 970/0954/ 2019 tertanggal 6 Mei 2019. 


Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Batang Nasikhin, menjelaskan bahwa selama ini memang di Kabupaten Batang cukup banyak para pengusaha tambang yang tak berizin, karena didu 

 ga untuk memenuhi pekerjaan urusan proyek Jalan Tol Pantura.

"Alasannya sih untuk memenuhi Proyek Tol Pantura, makanya banyak Usaha Tambang saat itu yang tak berizin. Padahal sudah jelas Perdanya. yang bisa diizinkan di darahnya hanya Kecamatan Gringsing, Bandar dan Bawang," ujar Nasikhin, Sabtu (25/5/2019).




Namun Nasikhin mengakui pihak Pemda Batang sempat memungut pajak bagi Para Pengusaha Tak berizin tersebut yang nilainya mencapai Rp 3,7 Miliar dari Target di APBD sebanyak Rp 5 Miliar setiap Tahunnya, "Namun saat ini pungutan pajaknya telah Kami hentikan sesuai arahan dari Pihak Kejaksaan. Nanti kalau terus dipungut pajaknya, dikira jadi tambang legal," jelasnya. 


Sementara itu Aktivis LSM Buser Indonesia Wilayah Jawa Tengah Rokhim mengungkapkan, keprihatinannya atas semakin bermunculnya tambang ilegal di sekitaran Pantura Jateng, termasuk di Kabupaten Batang, "Hasil investigasi Kami hanya ada 2 (dua) Pengusaha Tambang yang besar yang benar-benar telah berizin," ujar Rokhim, Minggu (26/5/2019.


Namun Rokhim juga meminta Pihak Pemerintah Kabupaten Batang untuk melakukan pembinaan yang baik terhadap Para Pengusaha Tambang di daerahnya.


"Kemarin Saya dari Lapangan, Para Pengusaha tambang ilegal semuanya sudah tutup. Dan Mereka banyak yang mengeluh, karena tidak lagi punya pendapatan. Padahal para pekerjanya banyak warga setempat yang  juga butuh pendapatan untuk menafkahi keluarganya. Mestinya Pemerintah juga mencari solusi dan memikirkan nasib mereka," tandasnya. 


Selanjutnya dalam Surat Bupati Batang yang ditujukan kepada seluruh Pengusaha Tambang di Kabupaten Batang berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menegaskan bahwa Setiap usaha pertambangan wajib memiliki izin, dan yang tak berizin diwajibkan agar segera mengurus perizinannya, menutup operasinya selama belum berizin dan Pemerintah Batang tidak memungut pajak bagi yang tidak berizin. 

(Len)


Minggu, 26 Mei 2019 10:32


TAGS:




Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya:

 

+