Mantan Kadis PU Papua Resmi Ditahan KPK

Selasa, 02 Juli 2019 | 08:57 WITA

Mantan Kadis PU Papua Resmi Ditahan KPK

Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Mikael Kambuaya

MCWNews.com - JAKARTA|Usai diperiksa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan kepala dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Mikael Kambuaya.

Penahanan dilakukan terkait dugaan korupsi pengadaan pekerjaan peningkatan Jalan Kemiri-Depapre di Kabupaten Jayapura pada APBD-P Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tahun Anggaran 2015.

"KPK melakukan penahanan kepada MK, mantan Kepala Dinas PU Pemerintah Provinsi Papua, ditahan 20 hari ke depan terhitung sejak hari ini, 1 Juli 2019 dalam perkara tindak pidana korupsi terkait pengadaan pekerjaan peningkatan Jalan Kemiri-Depapre di Kabupaten Jayapura pada APBD-P Pemprov Papua TA 2015.

MK ditahan di Rutan Cabang KPK di Guntur," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (1/7/2019).

KPK juga telah menerima laporan kerugian negara pada kasus ini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Diduga negara dirugikan Rp 40,9 miliar.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini, yakni Komisaris PT Bintuni Energy Persada (PT BEP) David Manibui, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Papua, Maikel Kambuaya.

Keduanya diduga menggelembungkan anggaran dari proses kontrak antara PT BEP dengan Maikel Kambuaya. Diduga 10% hingga 15% anggaran proyek Jalan Kemiri-Depapre masuk ke kantong pribadi pejabat di Papua.

David dan Maikel diduga membuat perjanjian terkait proyek pengerjaan jalan di Kemiri-Depapre dengan nilai proyek Rp 89 miliar.

Dalam kasus ini, KPK telah memeriksa setidaknya 92 orang saksi yang berasal dari pihak Pemprov Papua dan pihak swasta.

Keduanya dijerat Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Mikael sempat mengajukan praperadilan terkait dengan penetapan tersangkanya namun upaya itu ditolak oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 12 Desember 2017 lalu (Dn/red)


Selasa, 02 Juli 2019 08:57


TAGS:




Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya:

 

+