Penanganan Pasca Bencana, INKINDO Harap Pemerintah Libatkan Pengusaha Lokal

Jumat, 05 Juli 2019 | 18:57 WITA

Penanganan Pasca Bencana, INKINDO Harap Pemerintah Libatkan Pengusaha Lokal

Sekretaris Ikatan Konsultan Indonesia (INKINDO) Sulawesi Tengah Saiful Pajesa

MCWNews.com - PALU | Pasca terjadinya bencana gempa, dan tsunami yang melanda Palu, Sigi dan Donggala menyisakan sejumlah persoalan yang terus dihadapi baik pemerintah pusat maupun daerah, dan khususnya bagi masyarakat Sulawesi Tengah yang telah kehilangan keluarga, sanak saudara, dan tempat tinggal akibat gempa berkekuatan 7,4 SR itu.

Sedikitnya ada lebih dari 66 Ribu rumah rusak, Ribuan fasilitas umum juga rusak berat. Hingga kini pemerintah pusat dan daerah terus berupaya melakukan rehabilitasi serta rekonstruksi untuk mengembalikan kondisi Bumi Tadulako seperti sediakala.

Namun dalam perjalanannya, proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini menuai protes dari beberapa pihak, khususnya para pengusaha lokal yang ada di provinsi Sulawesi Tengah. Pasalnya, para pelaku usaha lokal kurang mendapat perhatian bahkan tidak terlibat dalam proses recovery sulteng pasca bencana September 2018 itu.

Sekretaris Ikatan Konsultan Indonesia (Inkindo) Sulawesi Tengah Saiful Pajesa mengungkapkan dari beberapa pekerjaan tanggap darurat pascabencana jarang sekali pengusaha khususnya konsultan lokal yang ikut dalam pelaksanaan tersebut. 

"Saat ini Sulawesi Tengah sedang membangun dan mencoba bangkit setelah bencana alam lalu, anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk recovery ini juga sangat besar, tapi sedikit sekali pengusaha lokal yang ikut terlibat," kata Saiful saat ditemui di Palu, Sulawesi Tengah, Jum'at (05/07/2019).

Mirisnya lagi, imbuh Saiful, tidak hanya dalam pekerjaan tanggap darurat pascabencana ini, akan tetapi dari tahun ke tahun pihaknya sudah beberapa kali melakukan komunikasi dengan pihak kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) yang ada di Sulawesi Tengah agar memberikan kesempatan bagi pengusaha lokal terlibat dalam proses pembangunan di daerahnya. 

"Usaha ini sudah tiap tahun kami dan rekan-rekan melakukan komunikasi dengan mereka (kementerian PUPR) tetapi hanya omong kosong belaka," imbuhnya.

Disinggung soal kemampuan tenaga ahli yang ada di daerah, Saiful menjelaskan jika kualitas dan pengalaman tenaga ahli lokal bisa bersaing dengan tenaga ahli yang berasal dari luar daerah.

"Kalo kita boleh fair, bahkan para pemain dari luar itu malah menggunakan tenaga ahli lokal, namun itu sangat sedikit sekali," lanjut Saiful.

"Ini bukan hanya soal tenaga ahli saja tetapi pengusaha atau perusahaan lokal juga harus bisa ikut andil, jangan sampai kita yang lokal ini hanya jadi penonton," tukasnya.

Sebelumnya, Inkindo Sulteng telah melayangkan somasi kepada kementerian PUPR yang ditembuskan langsung ke Presiden. Dalam somasi itu Inkindo Sulteng mengungkapkan pekerjaan paket lelang yang ada di Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN)  XIV Palu terdapat penggabungan paket pekerjaan sehingga nilainya besar.
Sehingga secara langsung telah menutup peluang dan kesempatan bagi konsultan kecil dan menengah yang mayoritas di wilayah provinsi Sulawesi Tengah untuk terlibat langsung dalam pekerjaan tersebut.

"Yang kami harapkan pengusaha lokal ini jangan cuma Join Operation atau kerjasama tapi juga menjadi pemain utama di daerah sendiri," tegasnya.

Pihaknya berharap, kementerian PUPR melakukan evaluasi dan kebijakan yang berpihak terhadap pengusaha lokal terutama pada paket pekerjaan yang bisa diikuti oleh golongan perusahaan kecil dan menengah, bukan hanya perusahaan yang besar sehingga menyebabkan pengusaha di daerah tertutup rapat untuk ikut dalam pekerjaan pembangunan di Sulawesi Tengah.

"Harapannya berikan kami ruang dari sisi pagu anggaran yang dilelangkan untuk perusahaan yang kualifikasi kecil dan menengah, serta jangan berikan kualifikasi tersebut kepada pengusaha yang dari luar, karena kami yakin mampu untuk melakukan pekerjaan itu, dan kita bisa lihat sejauh ini hanya pekerjaan yang ada tidak memerlukan keahlian atau teknologi khusus, kalau hanya pengawasan atau perencanaan jalan, irigasi dan pembangunan gedung, tenaga ahli lokal mampu melaksanakannya ," pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Sulawesi Tengah Taswin B.U.L.U mengatakan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ini terutama dalam pembangunan gedung dan bangunan tetap mengedepankan kearifan serta budaya lokal dengan cara menggandeng tenaga ahli di daerah.

"Karena dalam menjaga dan melestarikan budaya itu bukan mereka dari luar, tapi justru kita di daerah yang sudah lebih tahu tentang apa yang ada di daerah," tutup Taswin.
(JK/Nw)


Jumat, 05 Juli 2019 18:57


TAGS:




Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya:

 

+