LKLH Pusat Temukan Kebun Sawit Bersertifikat Tapi HCV Rusak

Minggu, 07 Juli 2019 | 14:30 WITA

LKLH Pusat Temukan Kebun Sawit Bersertifikat Tapi HCV Rusak

MCWNews.com - MEDAN|Menindaklanjuti pemberitaan  media online beberapa waktu yang lalu yang mana LKLH Pusat akan bidik areal Perkebunan Sawit di Sumut dan sudah melayangkan ke beberapa perusahaan milik negara dan swasta. 

Ketika dikonfirmasi awak media ini pada hari Sabtu (06/07/2019), Irmansyah Mingka Sekjen LKLH Pusat kembali mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan, bahwa ada dibeberapa perkebunan sawit yang sudah mengantongi sertifikasi tapi areal konservasinya rusak, harusnya Areal Nilai Konservasi Tinggi (NKT) atau Hight Conservation Value (HCV) dijagalah. 

Sambungnya lagi, bagaimana bisa terbit sertifikat dan bagaimana menilainya kalau areal konservasi saja rusak, itukan bagian dari penilaian dan penilai ini biasanya dari pihak ketiga yang berlisensi. 

"Daerah yang sudah dipantau itu seperti perkebunan sawit di Pabatu, Serdang Bedagai dan Bandar Pasir Mandoge, Kab. Asahan, Sumatera Utara kita temukan Areal Konservasi sudah rusak, itu ada dua perusahaan sawit, masih banyak lagi", ungkap Irmasyah Mingka.

Aturannya sudah jelas semua, perkebunan sawit itu harus punya sertifikat  yang mewajibkan pemenuhan Sertifikasi ISPO (Indonesian Suistinable Palm Oil) Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Peraturan Menteri Pertanian RI. No.11/Permentan/OT.140/3/2015 tanggal 18 Maret 2015 Tentang  Prinsif dan Kriteria Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) pada poin 4 Tentang Pengelolaan dan Pemantuan Lingkungan Hidup. 

Sambungnya, "saat ini kita sedang menghadapi desakan Uni Eropa tentang komitmen  Indonesia untuk perkebunan sawit yang ramah lingkungan dan berkelanjutan."  

"LKLH Pusat sedang mendorong kearah perbaikan tata kelola sawit ramah lingkungan dan berkelanjutan, kita bantu pemerintahlah sehingga prinsip dan kriteria ISPO maupun RSPO benar-benar diterapkan", tegas Irmansyah. 

Percepatan penerapan prinsip dan kriteria kelapa sawit ramah lingkungan dan berkelanjutan harus digegas, tugas dan wewenang Dinas Perkebunan Sumut dan daerah Kabupaten/Kota, sebab data terakhir disumut baru 10 % dari 300 Perkebunan yang punya sertifikasi.

"Sampai pada waktunya kita akan buka hasil pantauan kita ke publik tunggu Valid dulu datanya", tegas Irmasnyah yg didampingi ketua LKLH Sumut Indra Mingka.  (Edward)


Minggu, 07 Juli 2019 14:30


TAGS:




Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya:

 

+