Dugaan Korupsi Dana KUR, Kuasa Hukum Nilai Kejari Tebang Pilih

Minggu, 07 Juli 2019 | 21:35 WITA

Dugaan Korupsi Dana KUR, Kuasa Hukum Nilai Kejari Tebang Pilih

Jatir Yuda Marau, SH

MCWNews.com - SORONG | Kuasa Hukum dari tersangka JA dalam perkara Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sorong tahun 2017 menilai penetapan tersangka yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sorong tebang pilih. Pernyataan ini disampaikan Jatir Yuda Marau, SH, CLA Kuasa Hukum dari JA kepada MCWNews.com, Minggu (7/7/2019) Malam.

Ia mengungkapkan, Kejaksaan Negeri Sorong harusnya menetapkan 11 orang tersangka selaku nasabah penerima KUR senilai Rp 4,3 miliar termasuk manager marketing dan Kepala BRI Cabang Sorong dalam perkara ini karena ke sebelas nasabah tersebut menerima langsung dana dari pejabat BRI yang bertanggungjawab dan menyetujui permohonan kredit tersebut dijalankan atau dicairkan.

Lebih lanjut Yuda menjelaskan, Kejaksaan Negeri dalam menetapkan tersangka dalam perkara ini menggunakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3  jo Pasal 18 UU RI No.  No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP untuk mentersangkakan kliennya.

“Kami selaku Penasihat Hukum dari JA melihatnya sangat aneh karna nyata-nyata mereka 11 orang nasabah menerima uang langsung dan adanya pejabat di Bank BRI Cabang Sorong yang lebih berwenang untuk menentukan kredit tersebut tersalurkan mengapa dibiarkan bebas berkeliaran menikmati dana-dana tersebut. Malah klien kami yang hanya sebagai karyawan biasa yang harus dimintai pertanggungjawaban bahkan dipidanakan. Ada apa dengan penegakan hukum seperti ini," ujar Yuda.

Ia menjelaskan, peranan kliennya dalam proses penyaluran dana KUR tahun 2017 hanya sebagai Account Oficcer (Pelaksana). Pimpinan langsung adalah Manager Marketing dan Pimpinan Cabang. Sebelas nasabah penerima kredit mengajukan permohonan kredit.

"Klien kami hanya menerima perintah dari pimpinan yaitu Manager Marketing dan pimpinan cabang untuk melaksanakan proses administrasi," jelasnya.

Yuda menambahkan, dalam hal melaksanakan seleksi administrasi jika ada hal-hal yang tidak dapat dilengkapi oleh calon debitur seperti laporan keuangan (neraca) maka pimpinan yang mengarahkan dan memerintahkan kliennya untuk membantu melakukan pendampingan pembuatan neraca agar memenuhi syarat kredit dimaksud.

Dikatakannya, nasabah penerima kredit sebesar Rp 4,3 miliar seluruhnya melakukan penandatangan kontrak (perjanjian) dengan Bank BRI serta memberikan jaminan, dan Kredit macet inipun tidak pernah dilakukan rescedule dan belakangan di ketahui kredit macet ini telah di klaim ke asuransi dan sehingga asuransi telah membayar sekitar 60-70 persen plafon kredit karna ini adalah KUR sehingga ada jaminan pemerintah untuk itu.

Menurut Yuda, sepatutnya Bank BRI dapat melakukan langkah-langkah penyelamatan kredit dengan memberikan kesempatan pada debitur untuk melakukan penjadwalan ulang kredit tersebut, dan atau jika ada data atau dokumen-dokumen yang di palsukan oleh debitur sepatutnya Bank BRI melaporkan para debitur tersebut ke polisi karena telah melakukan penipuan atau pemalsuan surat kemudian mengklaim asuransi melakukan eksekusi atas jaminan-jaminan mereka.

“Karena Kejaksaan Negeri Sorong telah menetapkan klien kami sebagai tersangka korupsi yang merugikan keuangan Negara sebesar 4,3 miliar, maka kami minta Kejaksaan Negeri Sorong jangan melakukan tebang pilih untuk melaksanakan penegakan hukum dengan mengorbankan klien kami, demi mengamankan pejabat-pejabat tertentu di Bank BRI  yang lebih berwenang untuk di mintai pertanggungjawaban menurut hukum,” pinta Yuda.

Saat ini JA telah di tetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Sorong dan saat ini sedang berada di Tahan di Lapas Klas IIB  Sorong.
(Charles)


Minggu, 07 Juli 2019 21:35


TAGS:




Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya:

 

+