Komisi ISPO Diminta Segera Cabut Sertifikat ISPO PT. ALAM

Senin, 08 Juli 2019 | 15:39 WITA

Komisi ISPO Diminta Segera Cabut Sertifikat ISPO PT. ALAM

MCWNews.com - MEDAN | Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup (LKLH) Pusat telah lama melayangkan surat ke Komisi ISPO (tepatnya pada 09 Feb 2019 yang lalu).

Sekjend DPN LKLH Irmansyah saat ditemui awak media ini pada hari Senin (08/07/2019) mengungkapkan, "surat yang dikirimkan tersebut bernomor : 002/DPN-LKLH/II/2019, tanggal 09 Februari 2019, dimaksudkan untuk mendesak Pembatalan/Pencabutan Sertifikasi ISPO PT. Anugerah Langkat Makmur (ALAM) di Kab. Langkat, Sumatera Utara, namun sangat disesalkan sampai saat ini surat tersebut belum dijawab Komisi ISPO." 

Ditambahkan Irmansyah,"pada tahun 2016 dilakukan Audit/Penilaian Sertifikasi ISPO  untuk Kebun Sawit PT. ALAM oleh Lembaga  Penilai Sertifikasi PT. TUV NORD Indonesia, 
Setelah kita pelajari  proses  Sertifikasi ISPO dengan melakukan investigasi  menyeluruh terhadap kegiatan PT. ALAM, 
Hasil yang kami peroleh yang dituangkan dalam suatu telaahan peta pada posisi Kebun PT. ALAM  benar status fungsi kawasan hutan."

Irmansyah juga memaparkan bahwa lokasi kebun Sawit  PT. ALAM   lokasi kordinat  LU 3°56'53.80" - BT 98°11'57.14" dan lokasi koordinat Pabrik Kelapa Sawit (PKS) LU 4° 0'50.00" -  BT 98°11'41.10" data ini diperoleh berkas usulan ISPO PT. TUV NORD Indonesia.

"Setelah koordinat tersebut diplooting ke Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara jo. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 579/Menhut - II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Sumatera Utara jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.1076 MenLHK-PKTL/KUH/PLA. 2/3/2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara bahwa PKS PT. ALAM berada di APL (Area Penggunaan Lainnya) bukan kawasan Hutan, tetapi kebun sawit  PT. ALAM masih berada dalam kawasan Hutan dengan status fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT)", ujarnya 

Irmansyah juga menceritakan tentang pernyataan Kadis Kehutanan Sumut Harlen Purba yang dikutip dari media Tribun Medan (8/2/2019) dengan judul berita Kadis Kehutanan Tak Tahu Pasti Luas Hutan yang Dikuasi PT Alam : Hampir Semua Hutan Tak Murni Lagi, link berita https ://medan.tribunnews.com/2019/02/
08/kadis- kehutanan- tak- tahu- pasti
-luas-hutan-yang-dikuasi-pt-alam-hampir-semua-hutan-tak-murni-lagi.

Yang mana pernyataan tersebut berbunyi  "Kadis Kehutanan Sumut Halen Purba yang dimintai keterangannya mengatakan bahwa hutan yang menjadi sengketa di Langkat, fungsinya diduga adalah hutan produksi terbatas".

Lanjut Irmansyah, "jika melihat  Peraturan Menteri Pertanian No.19/Permentan/OT.140/3/2011 Jo. Peraturan Menteri Pertanian No.11/Permentan/OT.140/3/2015, kami simpulkan bahwa PT.ALAM belum memenuhi Prinsip dan Kriteria ISPO."

"Sebaiknya Komisi ISPO mencabut sertifikat ISPO Kebun Kelapa Sawit PT. Alam dan kedepannya kita bermaksud agar sertifikasi yang diterbitkan benar-benar valid", tandas Irmansyah.  (Edward)


Senin, 08 Juli 2019 15:39


TAGS:




Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya:

 

+