BPTD XXI Gorontalo Ingin Tingkatkan Kembali Usaha Angkutan Umum Konvensional

Selasa, 09 Juli 2019 | 13:18 WITA

BPTD XXI Gorontalo Ingin Tingkatkan Kembali Usaha Angkutan Umum Konvensional

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat XXI Provinsi Gorontalo Handjar Dwi Antoro, ATD, MT

MCWNews.com - GORONTALO | Balai Pengelola Transportasi Darat XXI Provinsi Gorontalo merupakan satu diantara 25 BPTD diseluruh Indonesia di bawah naungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No.154 Tahun 2016. BPTD XXI Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.


Pada 2019 ini, BPTD XXI Gorontalo tengah melakukan revitalisasi pengembangan fasilitas Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Molotabu, Kabupaten Bone Bolango. 


"UPPKB Molotabu baru diserahkan oleh Pemda kepada pusat, saat tengah sedang kami perbaiki supaya bisa memberi pelayanan yang baik," kata kepala BPTD XXI Gorontalo, Handjar Dwi Antoro, ATD, MT, saat ditemui di kantornya, Selasa (09/07/2019).


Selain mengelola UPPKB Molotabu, tambah Hanjar, pihaknya juga membawahi UPPKB Marisa. Serta Terminal Tipe A Dungingi/ Terminal 1942 Andalas, Terminal Tipe A Isimu, Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo, dan Pelabuhan Penyeberangan Marisa.


Khusus untuk terminal, menurut Handjar, kondisinya hampir sama juga dengan daerah lain yang mengalami penurunan baik segi pemanfaatan dan fungsinya.


"Kondisi ini sedikit meningkat karena harga tiket pesawat naik, tapi ini sangat sedikit dirasakan oleh para pengelola angkutan umum konvensional," ungkapnya.


Menurut Handjar, menurunnya minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum ini dipengaruhi oleh banyak faktor mulai dari banyaknya masyarakat yang beralih ke angkutan berbasis aplikasi, kemudian ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan termasuk pengemudi dan fisik kendaraan yang sangat tinggi.


Ditambahkan lagi, kini banyak bermunculan alternatif angkutan jenis lain yang menawarkan pelayanan yang lebih baik sehingga angkutan umum yang ada mulai ditinggal penumpangnya.


Belum lagi soal masalah perizinan dan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha angkutan umum konvensional, karena fakta di lapangan banyak juga armada yang izinnya sudah habis atau mati, bahkan ada yang tak berizin untuk itu pihaknya akan melakukan konsolidasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi terbaik dalam mengatasi masalah ini.


"Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami dalam mengatasi persoalan tersebut, kami ingin merangkul dan mengajak semua pihak yang terlibat seperti pemerintah, kepolisian dan para pelaku usaha angkutan umum untuk mencari solusi terbaik," pungkasnya. 

(Red)


Selasa, 09 Juli 2019 13:18


TAGS:




Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya:

 

+