Kronologi Penangkapan Tersangka Dugaan Suap Impor Bawang Putih

Jumat, 09 Agustus 2019 | 02:49 WITA

Kronologi Penangkapan Tersangka Dugaan Suap Impor Bawang Putih

Ketua KPK Agus Rahardjo saat memberikan keterangan pers, Kamis (8/8/2019) malam

MCWNews.com - JAKARTA | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 13 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT)  yang dilakukan sejak 7-8 Agustus. Sebelumnya KPK mendapat informasi akan terjadi transaksi suap terkait dengan pengurusan kuota dan impor bawang putih tahun 2019.

"Setelah memastikan telah terjadi transaksi tersebut. Tim mengamankan Elviyanto (ELV), Mirawati Basri (MBS) orang kepercayaan I Nyoman Dhamantra (IND), MAT, MAY, dan BSN mulai pukul 21.00 WIB di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan," kata Ketua KPK Agus Rahardjo, dalam keterangan persnya di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (8/8/2019) malam.

Dari tangan MBS, tim KPK mengamankan uang sebesar SGD 50.000. Kemudian secara paralel, tim mengamankan Doddy Wahyudi (DDW), Chandry Suanda (CSU) alias Afung dan Zulfikar (ZFK) pukul 21.30 WIB kemarin disebuah hotel dibilangan Jakarta Barat. Dari DDW tim KPK mengamankan bukti transfer sebesar Rp 2,1 Miliar dari rekeningnya ke rekening seorang kasir di money changer Indosec.

"Selanjutnya, tim lain mengamankan ZFK pukul 23.30 WIB kemarin di kediamannya di Cosmo Park, Jakarta Pusat," ujar Agus.

Setelah itu, Kamis (8/8/2019) pada dinihari pukul 02.41 WIB, tim mengamankan SYQ dikediamannya di Jagakarsa, kemudian tim membawa SYQ untuk mengantar kerumah NNO pada pukul 03.10 WIB, tim mengamankan NNO di kediamannya di Jagakarsa.

Kemudian siangnya, pukul 13.30 WIB jadi tanggal 8 Agustus 2019, tim mengamankan IND anggota DPR RI yang baru tiba di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten setelah menempuh perjalanan dari Bali.

Kemudian, pukul 19.00 tim mengamankan ULF di kantor Money changer Indosec di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Barat.

Konstruksi perkara diduga telah terjadi, pertama saudara CSU alias Afung merupakan pemilik PT Cahaya Sakti Agro atau PT CSA, yang bergerak di bidang  pertanian yang diduga memiliki kepentingan dalam mendapatkan kuota impor bawang putih dalam perkara ini.

Kemudian, CSU atau Afung dan DDW diduga bekerjasama untuk mengurus izin impor bawang putih untuk tahun 2019, sebelumnya DDW menawarkan bantuan dan menyampaikan memiliki jalur lain untuk mengurus rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) dari kementerian pertanian dan surat persetujuan impor (SPI) dari Kementerian perdagangan.

Dikarenakan proses yang tidak kunjung selesai, DDW berusaha mencari kenalan yang bisa menghubungkannya dengan pihak-pihak yang dapat membantu pengurusan RIPH dan SPI terkait.

BDW berkenalan dengan ZFK yang memiliki kolega yang dianggap berpengaruh untuk pengurusan izin tersebut. Selanjutnya, saudara ZFK memiliki koneksi dengan MBS dan ELV pihak swasta yang diketahui dekat dengan IND anggota komisi VI DPR RI yang memiliki tugas dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi UKM, BUMN, Investasi dan standarisasi Nasional.

Setelah itu, DDW, ZFK, MBS Dan INY melakukan serangkaian pertemuan dalam rangka pembahasan pengurusan perizinan impor bawang putih dan kesepakatan fee.

Dari pertemuan - pertemuan tersebut muncul permintaan fee dari IND melalui MBS angka yang disepakati pada awalnya adalah Rp 3,6 Miliar dan commitment fee sebesar 1.700 sampai 1.800 dari setiap kilogram bawang putih yang diimpor.

Commitment fee tersebut akan digunakan untuk mengurus perizinan kuota impor 20.000 ton bawang putih untuk beberapa perusahaan termasuk perusahaan yang dimiliki CSU atau Afung.

Dikarenakan perusahaan - perusahaan yang membeli kuota dari CSU belum memberikan pembayaran, CSU tidak memiliki uang untuk membayar commitment fee tersebut dan kemudian CSU meminta bantuan ZFK untuk memberi pinjaman.

ZFK diduga mendapatkan bunga dari dana yang dipinjam yang diberikan yaitu Rp 100 juta perbulan, dan nanti jika impor terealisasi ZFK akan mendapatkan bagian Rp 50 untuk setiap kilogram bawang putih tersebut.

Dari total pinjaman Rp 3,6 Miliar tersebut, telah direalisasikan sebanyak Rp 2,1 Miliar.

Kemudian setelah menyepakati metode penyerahan pada tanggal 07 Agustus 2019 pada pukul 14.00 WIB ZFK mentransfer uang Rp 2,1 Miliar ke DDW kemudian BDW mentransfer uang Rp 2 Miliar ke kasir Money changer milik INY.

Uang Rp 2 Miliar tersebut direncanakan untuk digunakan untuk mengurus SPI sedangkan Rp 100 juta masih ada direkening DDW yang akan digunakan untuk operasional pengurusan izin.

"Saat ini semua rekening dalam kondisi diblokir oleh KPK," tutur Agus.

Diduga uang Rp 2 Miliar yang ditransfer melalui rekening adalah untuk mengunci kuota impor yang diurus, dalam kasus ini teridentifikasi istilah lock quota.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan enam orang sebagai tersangka. Yaitu yang diduga sebagai pemberi ada tiga, yakni CSU atau Afung, DDW dan ZFK. Kemudian diduga sebagai penerima, INY anggota DPR periode 2014-2019, MBS orang kepercayaan INY dan ELV dari swasta," tegas Agus Rahardjo.

Pasal yang disangkakan kepada pihak diduga pemberi yakni CSU, DDW dan ZFK yakni Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

Sedangkan INY, MBS dan ELV dikenakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(timmcwnews)


Jumat, 09 Agustus 2019 02:49


TAGS:




Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya:

 

+