Aktivitas Tambang Batu Liar, Diduga Pemkot Sorong Kecolongan

Selasa, 08 Oktober 2019 | 09:15 WITA

Aktivitas Tambang Batu Liar, Diduga Pemkot Sorong Kecolongan

MCWNews.com - SORONG | Aktivitas pengambilan material batu (galian C) tanpa izin dari pemerintah alias ilegal di Jalan Obeth Mubalus, Kelurahan Saoka, Distrik Maladom Mes, Tanjung Kasuari (Tangkas) Kota Sorong sudah berlangsung sekitar sebulan. Bahkan, terduga para pelaku pencurian material ini juga sama sekali tidak meminta ijin atau pun berkoordinasi dengan pemilik sah atas lokasi tanah tersebut, Salma Warfandu.

Para pelaku menggunakan dua alat berat jenis exavator kemudian diangkut menggunakan truk dan melakukan penimbunan laut di lokasi samping bekas gedung Hotel Cartens Tampa Garam. 

Terkait hal tersebut, kuasa hukum dari Salma Warfandu, Advokat Fouddin Wainsaf SH MH, Hasan Lessy SH dan Agustinus Jehamin SH mengaku pihaknya telah melayangkan laporan polisi (LP) di Polsek Sorong Barat.

Pihaknya melayangkan LP terhadap terduga penyerobotan, pengrusakan dan pencurian atas nama Willem Buratehi. Sebelumnya terlapor pernah menggugat kliennya secara perdata atas lokasi yang sama di Pengadilan Sorong (PN) di tahun 2017 lalu, namun yang bersangkutan kalah.

"Pengambilan material ini tidak miliki ijin dari Dinas Pertambangan Provinsi Papua Barat, ijin prinsip dari Wali Kota Sorong, dan tidak ada juga pemberitahuan ke lurah setempat. Ini seakan-akan ada unsur pembiaran, kami menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong kecolongan," ujar Fouddin saat ditemui di Kantor DPC Peradi Sorong, kemarin. 

Pihaknya sangat menyayangkan tidak adanya fungsi pengawasan yang dilakukan pemerintah terkait hal tersebut padahal sebelumnya telah dilakukan deklarasi guna mengawasi aktifitas galian C. Di sisi lain, di lokasi itu sudah sering terjadi kecelakaan hingga merenggut nyawa warga dikarenakan truk-truk pengangkut material.

Karena tidak mengantongi ijin tentunya membawa kerugian bagi daerah karena tidak adanya pemasukan pendapatan asli daerah (PAD). Untuk itu ia meminta Pemkot Sorong serta dinas terkait segera turun ke lokasi guna melakukan penindakan berupa sanksi administrasi serta pidana kepada para pelaku.

"Klien kami memiliki alas hak yang jelas terhadap lokasi itu, yaitu berupa keputusan PN Sorong tahun 1999, kemudian dikuatkan lagi dengan putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya tahun 2000, dan Keputusan PN Kelas 1 B Sorong tahun 2017," papar Fouddin sembari menambahkan, kliennya juga memiliki pengakuan dari Dewan Adat Malamoi atas tanah tersebut.

Pihaknya, tambah Fouddin, juga menilai penyidik Polsek Sorong Barat yang menangani kasus tersebut tidak tegas dan terkesan ada unsur pembiaran kepada terlapor dan rekan-rekannya karena tidak segera menghentikan aktifitas pengambilan material pasca pihaknya membuat LP.

"Ini kan sudah jelas tindak pidana, kok tidak dihentikan segera, klien kami sangat dirugikan, kami berharap penyidik bisa segera mengambil langkah-langkah tegas terhadap terlapor dan rekan-rekannya yang masih beraktifitas di lokasi. Penyidik harus mengantisipasi hal-hal yang dapat saja terjadi di lapangan, karena dapat saja terjadi kontak fisik, nanti kalau sampai ada korban, siapa yang bertanggung jawab ?"pungkas Fouddin.
(Charles)


Selasa, 08 Oktober 2019 09:15


TAGS:




Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya:

 

+