SKK Migas Maluku-Papua Tepis Isu Ketenagakerjaan Dengan Program Ini

Kamis, 10 Oktober 2019 | 19:51 WITA

SKK Migas Maluku-Papua Tepis Isu Ketenagakerjaan Dengan Program Ini

MCWNews.com - AIMAS | Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas Perwakilan Papua dan Maluku dan Kontraktor KKS yang beroperasi di Provinsi Papua Barat mendukung kegiatan Sosialisasi Undang-undang Pers, Undang-undang ITE, dan Kode Etik Jurnalistik yang diselenggarakan, Kamis (10/10) di Aimas, Kabupaten Sorong. Kegiatan ini dinisiasi oleh Pemda Kabupaten Sorong, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sorong Raya, dan Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS).

Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku A. Rinto Pudyantoro dalam sambutannya menyampaikan sosialisasi hari ini merupakan langkah awal sebelum program Uji Kompetensi Wartawan yang nantinya akan didukung oleh SKK Migas Perwakilan Pamalu dan Kontraktor KKS yang beroperasi di wilayah tersebut.

Kepala Perwakilan Pamalu juga menggunakan kesempatan tersebut untuk menjelaskan mengenai isu ketenagakerjaan di proyek Tangguh Train 3 serta penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di SKK Migas.

Terkait dengan isu ketenagakerjaan, ia mengatakan bahwa sesuai komitmen Amdal dari BP dalam mengembangkan Tangguh LNG, ditargetkan tahun 2037 sebanyak 85 persen pekerja proyek ini adalah orang Papua asli. Guna mewujudkan hal tersebut, sejumlah langkah sudah dilakukan diantaranya melalui program pemagangan teknisi Tangguh LNG di Ciloto, Jawa Barat.

Selain itu, untuk menjamin proses rekrutmen berjalan baik, BP dan kontraktornya melibatkan dinas ketenagakerjaan dari masing-masing kabupaten terkait.

Terkait dengan SMAP, Kepala Perwakilan Pamalu mengatakan SKK Migas sudah mendapatkan ISO 37001 tentang Sistem Manajemen Anti Suap. Dalam praktik kerjanya, SKK Migas menerapkan 4 No, yaitu No Bribery, No Kick Back, No Gift, dan No Luxurious Hospitality. “Kita menerapkan zero tolerance terhadap pelanggaran atas 4 No ini,” ujar Rinto.

Bupati Kabupaten Sorong, Papua Barat, Dr Johny Kamuru SH Msi menyampaikan apresiasi bagi SKK Migas dan PWI atas terselenggaranya kegiatan. “Sebagai Bupati Sorong, saya selalu melihat wartawan sebagai mitra,”ujarnya. Masukan yang baik dari wartawan sangat diperlukan untuk memperbaiki program pembangunan di Sorong.

Sosialisasi Undang-undang Pers, Undang-undang ITE, dan Kode Etik Jurnalistik menghadirkan sejumlah pembicara dengan beragam topik, yaitu:
1. Pengenalan Etika Jurnalisme dan Hukum Perlindungan Pers (narasumber Bapak Hendrayana dari LPDS);
2. Pentingnya UKW untuk Wartawan Indonesia Beserta Persyaratannya (narasumber Bapak Priyambodo dari LPDS);
3. Implementasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (narasumber AKBP Matias Krey Kabid Humas Polda Papua Barat);
4. Update Industri Hulu Migas dan Kompetisi Lomba Karya Tulis Jurnalistik 2019, (narasumber Kepala Departemen Humas SKK Migas Perwakilan Pamalu Galih W. Agusetiawan); dan
5. Peliputan dan Penulisan Berbasis Data dan Fakta (narasumber AA. Ariwibowo dari LPDS)
Charles


Kamis, 10 Oktober 2019 19:51


TAGS:




Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya:

 

+